Poin-poin Substansi Mahfud MD soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan asal muasal total transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan ketika hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3) kemarin.

Mahfud menegaskan total nilai transaksi Rp349 triliun itu merupakan data agregat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan Kemenkeu periode 2009-2023. Data agregat itu terbagi menjadi tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA) yang dilaporkan dalam surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pertama, kelompok LHA terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu sebesar Rp35 triliun. Ada 153 LHA yang disampaikan ke Kemenkeu dengan dugaan keterlibatan 461 pejabat kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut.

Kedua, kelompok LHA terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain sebesar Rp53 triliun. Rinciannya, ada 15 LHA ke Kemenkeu dengan dugaan 30 PNS bawahan Sri Mulyani terlibat.

Ketiga, LHA dalam kelompok transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. Mahfud menyebut angka Rp260 triliun dengan 32 LHA yang disampaikan ke Kemenkeu.

"Berapa yang terlibat? Nih. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya dari [pegawai] Kementerian Keuangan itu 491 orang," kata Mahfud.

Mahfud juga membantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait nominal transaksi mencurigakan yang melibatkan Kemenkeu sebesar Rp3,3 triliun. Baginya, nilai transaksi janggal yang melibatkan pegawai Kemenkeu sebesar Rp35 triliun.

Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI dari transaksi janggal Rp349 triliun tersebut hanya Rp3,3 triliun yang secara langsung melibatkan pegawai Kemenkeu.

"Kemarin, Bu Sri Mulyani menyebut di Komisi XI (transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu) hanya Rp3,3 triliun, yang benar Rp35 triliun. Ada datanya ini," ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan ada 200 LHA yang dilaporkan langsung ke Kemenkeu dengan 491 pejabat terlibat. Jumlah pejabat yang terlibat ini juga berbeda dengan yang disampaikan Sri Mulyani.

"Ketika ditanya Bu Menteri, Bu Menterinya kaget karena enggak masuk laporannya. Karena orang yang menerima by hand itu ya orang yang ada di situ bilang ke Bu Sri Mulyani, 'Bu, ndak ada surat itu'. Loh, kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda," tutur Mahfud.

Rapat Mahfud MD bersama Komisi III DPR berjalan alot dan berakhir buntu tanpa kesimpulan. Sehingga DPR memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat dengan melibatkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya akan menjadwalkan ulang rapat lanjutan itu dalam waktu dekat.