KPK Geledah Rumah dan Apartemen Terkait Dugaan Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan apartemen terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos.

Rumah dimaksud milik Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic Kuncoro Wibowo, sedangkan apartemen dimaksud milik Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto.

Belum ada tanggapan atau keterangan dari pihak Kuncoro Wibowo dan Budi Susanto terkait penggeledahan tersebut.

Penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK pada Senin (29/5) kemarin.

"Benar telah dilakukan penggeledahan tempat tinggal para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, antara lain rumah di Tangerang Selatan dan apartemen di Jakarta Pusat," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (30/5).

Lihat Juga : Temuan BPK: KJP DKI Rp197 M Tak Tersalurkan, Rp15 M Salahi Ketentuan

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyatakan penyidik mengamankan beberapa dokumen dan bukti elektronik diduga terkait perkara.

"Akan disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud," ucap Ali.

KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi beras bansos ini sejak bulan Februari dan mengumumkannya kepada publik pada awal Maret lalu.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK namun belum secara resmi diumumkan ke publik.

Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs yang baru akan mengumumkan tersangka berikut konstruksi lengkap perkara ke publik bersamaan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com di internal KPK, setidaknya terdapat enam orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Mereka ialah mantan Direktur Utama TransJakarta dan Direktur Utama BGR Logistic Kuncoro Wibowo,Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP)Ivo Wongkaren, Direktur Komersial PT BGRBudi Susanto.

Kemudian VP Operation PT BGR April Churniawan, Ketua Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani dan GM PT PTPRichard Cahyanto.

Para tersangka telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitungmulai 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023.Pencegahan tersebut dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.

Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dkk.

Kuncoro dkk disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah memeriksa puluhan saksi.

Di antaranyaSupervisor Distribusi PTBGR Divre KupangMuchtar Djamaluddin;Koordinator Wilayah 1 PKH Provinsi NTTPolikarpus Meo Teku;Koordinator Pendamping KPM PKH Kabupaten Serang 2020-Maret 2021 Hikmatussobri;Koordinator Kabupaten Tangerang tahun 2020 Muhidin.

Serta empat saksi lainnya yang merupakan pendamping PKH yaituKristianus Karo,Erti Vertiana Selan,Nurul Falah Citra danIda Roswita Hasan.

Lihat Juga : Risma Akan Bebastugaskan Staf Kemensos Jika Terlibat Kasus Bansos