Fatur menyoroti pembangunan Kawasan Khusus IKN di Kalimantan Timur. Menurut Fatur, keadilan sosial cenderung tak berpihak pada masyarakat adat.
Ia menyebut masyarakat Sepaku, Kalimantan Timur justru terancam tergusur dari tanah leluhurnya demi tercapainya pembangunan IKN.
"Seharusnya, pembangunan ini juga memerhatikan unsur keadilan sosial bagi masyarakat adat di Sepaku, yang harus dihormati nilai-nilai luhurnya, alih-alih disingkirkan dengan nilai ganti rugi yang dilakukan secara Arbitrer," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdapat sepucuk harapan soal keadilan yang Fatur miliki untuk para pihak yang bakal meneruskan pemerintahan selanjutnya.
"Semoga di pemerintahan yang akan datang bisa lebih memerhatikan ihwal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.
Di sisi lain, Edi (23) yang merupakan seorang mahasiswa, menilai pemerintah juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Menurut saya sebagai masyarakat menengah ke bawah, pemerintah tidak kurang perhatian juga terhadap masyarakat kurang mampu," kata Edi.
Edi menyebut contoh hal tersebut mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan langsung rakyat kurang mampu melalui RT.
Selain itu, kata dia, ada pula program Kampus Merdeka dan juga Kartu Prakerja.
Kendati demikian, Edi menilai nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila kurang terimplementasi di bidang penegakan hukum.
Hal serupa disampaikan pekerja lepas, Bella (22). Ia menilai masih adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di negeri ini.
Ia turut menyinggung perihal vonis sejumlah terdakwa tindak pidana korupsi yang dinilai lebih ringan ketimbang kejahatan yang telah diperbuat.