Anggota DPR Nilai Marketplace Guru ala Nadiem Tak Selesaikan Masalah

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengkritik rencana sistem rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) lewat 'marketplace' pada 2024 nanti.

Zainuddin menilai sistem tersebut tak menyelesaikan masalah proses rekrutmen guru PPPK atau khususnya yang masuk kategori P1. Guru honorer P1 adalah kelompok guru honorer yang telah lulus passing grade, tetapi belum mendapat formasi dan SK Pengangkatan.

"Penerapan marketplace tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer yang masuk kategori P1," kata Zainudin kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/6).

Lihat Juga : Guru Honorer Cegat Jokowi, Titip Pesan 'Please Banget' Buat Nadiem

Dia menerangkan masalah pengangkatan guru honorer P1 terbentur formasi yang selama ini ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Menurutnya, pemda juga enggan mengusulkan formasi karena aturan penggajian dan tunjangan tidak sinkron antara pusat dan daerah.

Zainuddin mengatakan Kementerian Keuangan memang mengeluarkan PMK 212 Tahun 2022 yang menyatakan gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari dana alokasi umum khusus pendidikan.

Namun, aturan lain dalam Perpres dan Permendagri menyatakan gaji dan tunjangan guru PPPK dibebankan daerah.

"Karena terdapat aturan yang membebankan gaji dan tunjangan kepada pemda itulah yang menjadikan keberatan pemda mengajukan formasi," ucap dia.

Lihat Juga : Sistem Rekrutmen Guru PPPK Pakai Marketplace ala Nadiem Berlaku 2024

Dia pun mendesak agar Kemendikbud segera menyelesaikan masalah tersebut. Zainudin meminta pemerintah pusat mengambil alih urusan pengangkatan para guru hingga Oktober 2023.

"Jika tidak selesai, diminta pemerintah pusat mengambil alih pengangkatan mereka. Tentu harus disertai dengan melakukan sinkronisasi pengaturan pengangkatan, penetapan formasi," kata dia.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menawarkan tiga solusi penyelesaian proses rekrutmen guru PPPK. Salah satunya lewat platform marketplace untuk guru.

Gagasan Nadiem tentang marketplace guru sebagai solusi jangka panjang penuntasan guru honorer lewat pengangkatan guru PPPK disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Rabu (24/5).

Lihat Juga : Kepala BKPSDM Pangandaran Resmi Dicopot Imbas Kasus Pungli Guru ASN

Marketplace guru tersebut semacam platform berisi database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi ASN PPPK ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dinilai layak menjadi guru PPPK.

Sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.

Pelaksanaan rekrutmen guru PPPK dengan sistem marketplace ini dilakukan mulai tahun 2024. Saat ini, proses tersebut masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN Guru yang ditargetkan selesai Oktober nanti.