Cak Imin Mengaku Belum Dicolek PAN soal Erick Thohir Cawapres Prabowo

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan sikap PAN yang menyodorkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024 belum dikomunikasikan dengan partainya.

"Sampai hari ini belum pernah disampaikan kepada kita, belum. Soal cawapres yang akan bergabung belum mengajukan. (Erick Thohir) belum," ujar Cak Imin di DPP PKB, Kamis (15/6).

Meski demikian, dia mengaku membuka pintu bagi PAN jika ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mencalonkan Prabowo sebagai presiden.

"Oh tentu kami membuka seluas-luasnya bagi partai-partai yang akan bergabung. Sampai hari ini pertemuan demi pertemuan masih tengah berlangsung," tuturnya.

Dia mengaku sudah memiliki nama-nama partai yang membuka pintu untuk bergabung dengan KKIR. Meski demikian dia belum bisa menyebut partai apa yang akan bergabung.

Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan capres-cawapres dari KKIR akan ditentukan oleh dia dan Prabowo.

"Soal pasangan itu tergantung saya rapat dengan Pak Prabowo dan itu (masih) dalam proses. Nanti pada akhirnya akan kami laporkan ke publik," tegas Cak Imin.

Lihat Juga : Ketum PBNU Gus Yahya Beber Kriteria Capres Ideal Jelang Pilpres 2024

Cak Imin juga membantah adanya mahar politik yang menjadi alasan tak kunjung dideklarasikannya pasangan capres-cawapres dari KKIR. Cak Imin mengklaim tak ada yang mau memberi mahar.

"(Soal mahar politik) Enggak ada, siapa yang mau ngasih?" ucapnya.

Sebelumnya PAN mengatakan koalisi permanen yang tengah digodok bersama Golkar, Gerindra dan PKB berpotensi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Mengenai cawapres, PAN bakal mendorong Erick Thohir untuk diusung sebagai pendamping Prabowo.

"Memang potensi besar capresnya ya Prabowo Subianto, maka cawapresnya kita dorong Erick Thohir," ucap Wakil Sekjen PAN Fikri Yasin saat dihubungi, Kamis (15/6).

Saat ini, Golkar dan PAN masih berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Gerindra dan PKB berada di KKIR. Fikri mengatakan KIB dan KKIR melebur. Pola kerja sama yang dibentuk pun dimulai lagi dari awal bersama Golkar, Gerindra dan PKB.

"Jadi enggak ada lagi KIB atau KKIR semua disusun dari nol. Supaya nama koalisi dibuat bersama, setara dan hasil musyawarah," kata Fikri.

Respons putusan MK

Cak Imin mengaku kadernya sempat was-was terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikabarkan akan menerapkan sistem proporsional tertutup. Akan tetapi, dia mengatakan saat ini semua kadernya sudah merasa lega dan bersyukur lantaran sistem pemilu menganut proporsional terbuka.

"Hari ini DPP PKB bersyukur menyambut baik dan berterimakasih agas keputusan MK yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak yang ingin mengubah sistem pemilu secara tertutup dalam pileg," tuturnya.

Ia mengaku sudah memberi instruksi agar tak mengkhawatirkan nomor urut kepada seluruh kader. Menurut dia, penomoran hanya bersifat mempermudah urutan saja.

"Posisi nomor berapapun di dalam daftar caleg saya nyatakan tidak ada bedanya. Caleg yang ada di nomor satu dua atau terakhir memiliki posisi yang sama dan setara," ujar Cak Imin.

Cak Imin mengatakan bahwa saat ini caleg akan diuji di dalam Pemilu 2024. Dia menilai ada dua hal yang akan diuji, yakni takdir dan kerja keras caleg dalam meyakinkan rakyat.

MK menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Lihat Juga : Zulhas soal Usul Erick Thohir Cawapres Prabowo: Tunggu Tanggal Mainnya