PDIP Bicara Peluang Muhadjir Masuk Bursa Cawapres Ganjar

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara soal peluang Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo usai hadir memberi tausiyah di acara Haul Bung Karno, Rabu (21/6).

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan kehadiran Muhadjir dalam acara tersebut mewakili Baitul Muslimin Indonesia. Sebab, di lembaga itu dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Namun, saat ditanya ihwal peluang Muhadjir mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Basarah tak menutup peluang. Menurut dia, Muhadjir bisa mewakili Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.

"Saya kira wajar saja kalau kemudian Prof Muhadjir ini juga bisa menjadi kandidat bacawapres yang mewakili tokoh Muhammadiyah," kata Basarah, Rabu (21/6).

Lihat Juga : Usai Pertemuan Puan-AHY, Demokrat Tunggu Kesediaan Mega Bertemu SBY

Acara Haul Bung Karno digelar oleh pengurus pusat PDIP di masjid At-Taufiq, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Muhadjir yang hadir di acara tersebut memberi tausiyah agama sekaligus mengenang ajaran Bung Karno.

Muhadjir mengatakan kehadirannya di acara Haul Bung Karno hanya untuk memenuhi undangan. Dia mengaku memang kerap hadir di sejumlah acara yang menyangkut tema Presiden RI pertama itu. Bukan hanya di Jakarta, namun juga di daerah-daerah lain.

"Iya ada bahkan saya juga diundang ke daerah-daerah, Kemarin saya ke Mojokerto untuk mencanangkan bulan Bung Karno," ucap Muhadjir.

Dia menyebut Bung Karno memiliki keistimewaan sebagai sosok yang lahir dan wafat di bulan yang sama. Dia bilang, keistimewaan itu barang langka dari satu juta manusia.

Lihat Juga : Muhadjir Sebut Jokowi Positif Respons Usul Libur Iduladha Muhammadiyah

Muhadjir menyebut ajaran Bung Karno juga tak pernah lekang oleh waktu. Dia bilang, pemikiran Bung Karno akan selalu relevan hingga saat ini, bukan saja soal Pancasila namun juga soal tata negara secara umum.

"Di samping pancasila, beliau juga lakukan istihad siasah melakukan pemikiran mendalam berkaitan dengan masalah tata negara bukan hanya pancasila," ucap Muhadjir.