Warga Kolong Tol Angke: Hidup Menunduk dalam Kemiskinan Dekat Istana

Tanpa ba-bi-bu, petugas Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, langsung ketok pintu di awal pekan lalu. Didampingi Satpol PP, mereka meminta warga yang tinggal di kolong Tol Angke itu menunjukkan identitasnya.

Perempuan berinisial S yang enggan disebut namanya, khawatir setelah didata. Salinan kartu keluarganya dipotret petugas.

Menurut keterangan petugas, pendataan itu untuk kepentingan pemilu. Namun dia cemas, tujuan sebenarnya bukan untuk itu.

"Pemilu masih lama, kan? Takutnya ini embel-embel untuk digusur," ujarnya terdengar pasrah.

Lihat Juga : Kelurahan Mulai Data Warga yang Bermukim di Kolong Tol Angke Jakbar

Rumah perempuan 60 tahun itu bersembunyi di kolong Tol Pluit-Tomang Kilometer 17, tak jauh dari Gerbang Tol Angke 2. Sekitar 500 meter terdapat Kantor Polsek Tambora. Bahkan lokasi permukiman kumuh itu tak jauh dari Istana Negara, sekitar delapan kilometer.

Pengendara pada umumnya yang menyusuri tepi Sungai Ciliwung di Jalan Kepanduan bisa jadi tak mengira ada permukiman di balik tembok beton.

Pohon menjulang di balik pagar, jejalan gerobak terparkir liar, karung dan kardus berserakan. Satu pos warga jadi penanda ada kehidupan di baliknya. Lebar jalan masuknya pun tak lebih dari satu meter.

Begitu menembus pagar beton, yang terlihat pertama hanyalah jalan tol. Namun jika dicermati, ada lorong menuju kolong yang bisa dilewati.

Tinggi lorong itu kira-kira 100 sentimeter. Orang harus menunduk atau membungkuk, bahkan berjongkok untuk melewatinya. Di kanan-kiri lorong, rumah semipermanen berjejalan saling berhadapan. Beberapa bangunan disulap jadi warung.

"Kalau kejedot, anggap aja perkenalan masuk kolong," ucap S.

Kondisi lorong yang disesaki bangunan semipermanen di kolong Tol Angke, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa, 20 Juni 2023. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Udara terasa pengap dan lembab membuat napas terengah-engah. Sinar matahari tak masuk di sana. Hanya lampu satu-satunya sumber cahaya. Angin baru terasa dari pintu rumah yang terbuka saat kipas di dalamnya menyala.

Setelah berjalan menunduk sekitar sembilan meter, badan baru bisa kembali tegak. Cahaya matahari masuk di antara celah dua jalan tol. Bising kendaraan yang lalu lalang di atasnya seakan tak pernah berhenti.

Titik ini seperti gang yang menghubungkan ke lorong seberang. Lebar jalur utama mobilitas warga ini sekitar satu meter.

Menyusuri jalan beralas tanah ini, gubuk di kanan-kiri semakin terlihat jelas. Tak berjarak satu sama lain. Beberapa bangunan berdinding triplek tanpa atap. Ventilasi mengandalkan kawat.

Jemuran daster hingga celana dalam terpajang di depan rumah. Sampah jajanan, puntung rokok, odol, tertumpuk di beberapa sudut. Jalanan pun becek saat hujan. Bau kotoran hewan terendus, bercampur aroma ikan teri yang digoreng warga.

Canda ria bocah beradu dengan knalpot kendaraan di jalan tol. Ibu-ibu mengobrol sambil berbisik. Ada pula yang menimang bayinya. Warga setempat tampak akrab dengan kondisi tersebut.

Lihat Juga : DPRD DKI Minta Benahi Permukiman Dekat Istana: Kemiskinannya Terlihat

Sebelum dibangun tol, wilayah tersebut merupakan permukiman warga. Pembangunan Tol Cawang-Pluit yang dikerjakan antara tahun 1987-1996 tak lepas dari praktik penggusuran. Sejumlah orang yang bertahan, kembali mendirikan bangunan di kolong tol.

Permukiman di kolong tol kembali ditertibkan pada 2006. Warga yang memiliki KTP Jakarta dipindahkan ke Rusun Marunda. Namun ada biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk tinggal di rusun.

"Cuma gratis tiga bulan, setelahnya bayar, ada (biaya) air, listrik, sampah," kata S.

Perempuan asal Jawa Tengah itu memilih bertahan hidup di kolong. Pekerjaannya serabutan. "Punya kayu sepotong, berdirikan, ada triplek berdirikan. Boro-boro beli bahan bangunan. Buat makan aja sulit," katanya.

Pada 2016, sebagian korban penggusuran pembangunan RPTRA Kalijodo juga menghuni di kolong tersebut.

Insert Infografis Tinggal di Kolong Tol Angke. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Kini, S tinggal bersama seorang anaknya di kolong tol. Tidak ada toilet di rumahnya. Ia terpaksa menumpang mandi ke rumah tetangga yang memiliki sumur. Jika ingin buang air, dia memanfaatkan toilet umum dengan membayar Rp2.000.

Akses air bersih untuk makan dan minum dibeli dari pedagang yang setiap hari datang ke kolong itu. Harganya Rp7.000 per pikul. Satu pikul berisi dua jerigen berukuran 20 liter.

"Kalau listrik ada, bayar Rp50 ribu. Ada yang mintain tanggal 25," katanya.

Rendahnya biaya hidup di kolong membuat S tak punya pilihan tempat tinggal lain. Saat ini, hanya sang anak yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

"Emang orang atasan itu tahu warga kolong bagaimana? Kenapa bisa tinggal di kolong? Nyari kerja susah, usaha susah. Mau pulang kampung, ongkos susah," katanya.

Seiring pendataan oleh petugas belakangan ini, dia hanya bisa pasrah. Namun dia berharap pemerintah menyediakan rusun gratis bagi warga korban penggusuran. Terlebih anaknya memiliki KTP DKI Jakarta.

"Kalau bayar, saya enggak sanggup," katanya.

Lihat Juga : Ratusan Ribu Warga Jakarta Masih BAB Sembarangan

Seorang warga lainnya juga mengaku menjadi korban penggusuran pembangunan tol tersebut. Setelah sempat berpindah ke beberapa tempat, dia kembali ke kolong Tol Angke lantaran tak mampu membayar kontrakan.

"Bapak (suami) cuma cari kayu, saya pemulung," katanya.

Sebagian besar warga kolong Tol Angke bekerja sebagai pemulung. Penghasilan per bulan rata-rata tak lebih dari Rp700 ribu. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, angka garis kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp738.955 per kapita per bulan pada 2022. Dengan kondisi tersebut, mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

BPS DKI Jakarta juga mencatat jumlah penduduk miskin di Ibu Kota terus meningkat setiap tahun. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 480,86 ribu penduduk miskin di DKI Jakarta. Angka itu menanjak pada 2021 yaitu 501,92 ribu dan 2022 mencapai 502,04 ribu.

Dari total 10.679.951 penduduk di Jakarta pada 2022, sebanyak 4,69 persen adalah penduduk miskin. Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak hanya 40,00 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 33,18 persen.

Insert Infografis: Data Kemiskinan DKI Jakarta 2020-2022. (CNN Indonesia/Basith Subastian)

Baca halaman berikutnya: Sekolah Gratis bagi Anak Kolong Jelambar Jakbar

Kehidupan di kolong Tol Angke tak melulu dijejali permukiman warga. Beberapa fasilitas publik juga tersedia, seperti sekolah dan musala.

Kondisi musala saat ini dalam tahap renovasi. Jemaah yang masuk tetap harus menunduk untuk menghindari benturan atap beton jalan tol.

Tak jauh dari musala, sekolah alternatif berdiri. Di dinding depan tertulis "Sekolah Pondok Domba Kolong". Meja dan kursi tertata rapi. Setiap orang dewasa yang memasukinya tetap harus menunduk.

Dari informasi salah seorang relawan yang menjadi guru, ada sekitar 60 murid dari TK hingga SD di tempat tersebut. Siswanya bukan hanya warga kolong, tapi juga berasal dari daerah sekitar.

Lihat Juga : Wagub DKI: Hampir Tiap Hari Terjadi Kebakaran di Jakarta

Jam belajar dibagi dua. TK hingga kelas dua belajar di pagi hari. Sementara kelas tiga hingga enam, sekolah mulai pukul 10.00-13.00 WIB.

Setiap hari mereka dibekali 10 mata pelajaran, seperti Bahasa Inggris, IPS, matematika dan penjaskes. Belajar seperti sekolah pada umumnya.

Siswa-siswi di sana tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Pihak penyelenggara sekolah justru memberi siswa seragam hingga buku pelajaran.

Suasana kelas di Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Angke, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa, 20 Juni 2023. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sekolah tersebut sebelumnya berada di RPTRA Kalijodo. Mereka pindah ke kolong seiring penggusuran di lokasi tersebut.

"Kami lihat mereka tidak sekolah karena orang tua tidak mampu, hanya main-main doang, tidak bisa baca tulis, tergeraklah hati kami, paling tidak mereka bisa baca, bisa tulis A-Z. Itu saja. Jangan ke mana-mana," kata guru tersebut.

Saat musim ujian sekolah, para siswa akan didaftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengikuti ujian kesetaraan. "Jadi mereka bisa masuk SMP negeri," tambahnya.

Salah satu orang tua murid mengatakan warga sekitar terbantu dengan keberadaan sekolah itu.Kini lima anggota keluarganya telah lulus sekolah menengah atas berkat sekolah itu. "Lulus SD di situ. Sekolah SMP sampai SMA, sampai menikah," katanya.

Area vital

Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan pihaknya telah mendata 35 keluarga yang tinggal di kolong tol tersebut. Total 108 jiwa hidup di permukiman yang tak layak huni itu.

"Ada KTP DKI dan tidak. DKI juga tidak semua dari Kelurahan Jelambar, ada Angke, Kalideres, Tegal Alur," kata Danur.

Berdasarkan pendataan sementara, beberapa warga ber-KTP Tangerang, Pekalongan hingga Jambi. Sepengetahuannya, mereka menempati kolong tol sekitar tahun 2016.

Ia mengatakan lahan yang ditempati warga itu milik Jasa Marga Metropolitan Tollroad. Menurutnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah membahas persoalan ini dengan pihak Jasa Marga. "Pemetaan awal, menunggu hasil rapat pimpinan," katanya.

Pihak Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, mendata warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Senin (19/6). (CNN Indonesia/Yogi Anugerah)

Kepala Satpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan tidak ada penolakan dari warga saat petugas melakukan pendataan.Ia menyatakan pemerintah akan mengambil langkah untuk kebaikan warga di kolong tol.

"Terkait dengan keberadaan mereka, ini area vital tidak boleh ada aktivitas di bawah tol, karena membahayakan mereka juga," kata Agus.

Sementara Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan pihaknya akan menyiapkan rusun apabila nantinya permukiman itu digusur.

Lihat Juga : DPRD DKI Minta Benahi Permukiman Dekat Istana: Kemiskinannya Terlihat

Merujuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan, tarif rusun dibedakan untuk masyarakat umum dan terprogram.

Tarif rusun untuk terprogram lebih murah dari masyarakat umum. Contoh di Rusun Marunda, tarif tipe 30 untuk masyarakat umum sebesar Rp364 ribu hingga Rp445 per bulan tergantung lantai.

Sementara bagi masyarakat terprogram tarif sebesar Rp153 ribu hingga Rp190 per bulan.

"Kami sediakan rusunnya. KTP DKI yang direlokasi ke rusun," kata Retno.