Diksi Perubahan Koalisi Anies Versus Keberlanjutan Program Jokowi

Taufiqulhadi mengatakan NasDem, PKS dan Demokrat melihat kondisi Indonesia masih ada pelbagai persoalan yang bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ia mencontohkan banyak warga yang menganggap perekonomian Indonesia tak berpihak ke masyarakat kecil.

Karenanya, koalisi ini berkeinginan untuk mengubah dan mengembalikan pelbagai persoalan itu sesuai jalur yang diamanatkan oleh pendiri bangsa bila Anies menjabat.

Anies, kata Taufiqulhadi, selama ini kerap mendengungkan soal perubahan ke arah keadilan ekonomi dan politik. Menurutnya, kondisi ekonomi kini hanya dinikmati oleh segelintir orang dan minim dinikmati oleh rakyat kecil. Semangat ini, lanjutnya, bertentangan dengan semangat pendiri bangsa.

"Kalau sekarang sudah mengarah ke sana, ke situasi yang tak berpihak ke rakyat kecil, kita kembalikan ke rel, situasi berubah. Makanya disebut koalisi perubahan," kata dia.

Titik Nol Nusantara di IKN Nusantara (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)

Nasib IKN Selanjutnya

Selain itu, Taufiqulhadi menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dikhawatirkan banyak orang tak aman berlanjut bila Anies menjabat sebagai presiden.

Taufiqulhadi menegaskan proyek IKN Nusantara sudah diatur dalam undang-undang. Karenanya, presiden yang terpilih nantinya harus menjalankan amanat undang-undang ketika menjabat.

"Kecuali kalau ada kata-kata lain dari pembuat UU itu. Itu ada legislator dan co-legislator. Tapi selama UU enggak diganggu gugat pasti akan dilaksanakan cepat atau lambat," kata dia.

Pernyataan Taufiqulhadi ini sejalan dengan pernyataan Anies awal Maret 2024 lalu. Anies menegaskan proyek IKN Nusantara sudah diimplementasikan dalam produk UU. Ia memastikan bakal melaksanakan amanat undang-undang apabila nanti dilantik sebagai presiden.

"IKN sudah jadi UU. Dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," kata Anies di Kantor DPP Demokrat pada 2 Maret lalu.

Selain IKN, Taufiqulhadi angkat suara soal program subsidi kendaraan listrik yang selama ini dijalankan pemerintahan Jokowi. Baginya, program subsidi kendaraan listrik tak dilarang, namun belum tepat dilaksanakan saat ini.

Anies sebelumnya kerap mengkritisi program subsidi mobil listrik yang digencarkan oleh pemerintah. Anies mengatakan seharusnya transportasi umum yang mendapatkan subsidi ketimbang mobil listrik.

"Maksud mas Anies ini adalah mobil listrik kita kembangkan, tapi soal subsidi itu menjaga kepentingan masyarakat kecil lebih banyak. Jadi bukan enggak boleh, tapi kurang tepat sekarang," kata dia.

Meski demikian, Taufiquladi mengatakan alih kendaraan berbasis bahan bakar ke kendaraan listrik merupakan keharusan. Terlebih, Indonesia sudah memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membuat baterai untuk kendaraan listrik.

"Tapi dengan menyubsidi membabi buta itu sesuatu yang salah karena harus ada skala prioritas. Misal petani itu kini kan sangat sulit berkaitan dengan pupuk dan sebagainya," kata dia.

Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Perlawanan kubu Anies

Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengkritik balik Luhut. Baginya, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan bagi bangsa.

Perbaikan dalam hal ini, lanjutnya, bisa bermakna percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola.

"Buat apa ada Pemilu yang biayanya puluhan triliunan bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan," kata Sudirman, Kamis (15/6) lalu.

Sudirman mengakui sudah banyak yang telah Indonesia capai dan kerjakan saat ini. Namun, di sisi lain Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Ia mencontohkan kasus korupsi yang terus meluas di Indonesia saat ini. Kemudian, masih banyaknya kesulitan rakyat yang dialami 40 persen warga negara paling bawah, hukum tak bekerja dengan adil, kemampuan fiskal yang dalam tekanan, hutang yang semakin besar, kohesi sosial yang terkoyak, hingga konflik kepentingan para pejabat tinggi negara

"Kesemuanya adalah hal-hal yang harus diatasi, bila negara dan bangsa kita mau menjadi negara bangsa berwibawa dan kuat. Melarang pemimpin baru bicara perubahan sama saja meminta membiarkan masalah-masalah di atas tidak diselesaikan," kata Sudirman.

Tawaran nanggung kubu Anies

Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai narasi 'antiperubahan' pemerintah ditujukan spesifik kepada Anies dan koalisinya.

Dia menjelaskan hanya Anies dari tiga bakal calon presiden yang ada yang tak satu gerbong dengan Jokowi. Menurutnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto cenderung mengidentifikasi diri mereka dekat dan sejalan dengan Jokowi.

"Menurut saya itu bisa sangat dibaca perubahan ini sedang menunjuk Anies, mereka terlihat tidak ingin melihat Anies sebagai presiden di 2024," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/6).

Kunto berkata serangan narasi dari pemerintah ini punya dampak terhadap Anies. Misalnya, akan ada kelompok masyarakat yang 'mempersekusi' Anies dan kalangan yang menggaungkan perubahan karena ada contoh dari elite pemerintahan.

Dampak lainnya adalah gembosnya gerakan Anies dalam bicara perubahan yang ia tawarkan. Hal ini terlihat dari cara Anies mengkritik kebijakan pemerintah yang masih setengah-setengah.

"Bagaimana mungkin sebuah koalisi yang diganggu bisa fokus membangun narasi yang bagus? Pasti grogilah kalau diganggu begitu sehingga narasi-narasinya belum tajam," ucapnya.