Gebrakan Listyo di Tubuh Polri: Mutasi Besar hingga Evaluasi Ujian SIM

Buntut Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter dikarenakan berdesakan menghindari tembakan gas air mata, Kapolri juga langsung menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) terkait pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Aturan tersebut tertuang dalam Perpol nomor 10 Tahun 2022 yang ditetapkan Kapolri pada 28 Oktober 2022. Perpol itu kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Jakarta pada 4 November 2022.

Dalam Perpol tersebut, Polri membagi jenis gangguan dalam kompetisi olahraga ke dalam tiga hal, yakni potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Setidaknya, ada delapan indikator yang dimaksud sebagai potensi gangguan berdasarkan Perpol tersebut. Delapan indikator itu adalah fanatisme suporter, riwayat tim yang bertanding, over kapasitas venue, dan sistem penjualan tiket.

Selain itu, kompetisi kandang atau tandang, tahapan kompetisi, kekalahan dari klub/tim tuan rumah, serta pintu masuk dan keluar prasarana olahraga. Sedangkan untuk indikator ambang gangguan meliputi membawa senjata api dan senjata tajam, dan membawa bahan berbahaya (meliputi flare, ketapel, stun gun, petasan, molotov, korek api, vape, dan smoking bomb).

Kemudian membawa laser pointer, membawa botol minuman, hingga melakukan tindakan provokatif seperti menghasut. Adapun yang termasuk indikator gangguan nyata adalah perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiayaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian, dan terorisme.

Lihat Juga : Aremania dan Keluarga Korban Gelar Aksi Tolak Renovasi Kanjuruhan

Secara khusus, Perpol yang baru itu juga mengatur cara bertindak bagi personel kepolisian di lapangan. Dalam Pasal 31, Polri secara tegas melarang penggunaan gas air mata, granat asap, dan senjata api oleh Personel Huru Hara (PHH).

Selain pembuatan aturan, Polri juga mendatangkan lima pengajar secara khusus untuk memberikan kursus pengamanan pertandingan olahraga. Kerja sama tersebut dilakukan Polri bersama dengan Universitas Coventry dari Inggris dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengamanan laga sepak bola di Indonesia.

Pelatihan tersebut setidaknya dihadiri oleh 56 personel Polri dari satuan kerja Itwasum, Baintelkam, Lemdiklat, Korbrimob, Sops, Ditpamobvit Dan Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Korlantas, Divhumas hingga Karo Ops Polda.

Selain itu juga terdapat 10 peserta kursus dari pihak eksternal yang berasal dari Kementerian PUPR, Kemenpora, Kemenkes, PSSI, dan PT LIB. Kursus tersebut dilakukan selama sembilan hari di Hotel Century Park, Jakarta Pusat.

Hapus Tilang Manual

Selanjutnya, Listyo juga diketahui mengeluarkan beberapa kebijakan progresif terkait jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Salah satunya terkait penghapusan mekanisme tilang manual bagi masyarakat.

Instruksi larangan menggelar tilang secara manual tersebut dimuat dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Instruksi itu dikeluarkan Listyo menindaklanjuti arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kepada jajaran pimpinan Polri dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, pada Jumat (14/10).

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas," tulis instruksi dalam poin nomor lima surat telegram tersebut.

Foto: CNN Indonesia /Andry Novelino Polda Metro Jaya melaunching Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile. Kamera ETLE ini terpasang di mobil patroli kepolisian. Selasa (13/12/2022). CNN Indonesia / Andry Novelino

Jajaran polisi sabuk putih diminta mengedepankan penindakan ETLE, baik statis maupun mobile. Untuk menunjang sistem ETLE, polisi saat ini hanya mengandalkan dua jenis kamera yakni CCTV dan kamera ponsel yang dipegang petugas.

Kendati demikian aturan tersebut kembali direvisi dan tilang manual kembali diberlakukan oleh Kapolri dengan diterbitkannya Surat Telegram Nomor:ST/380/IV/HUK.6.2/2023 tentang pemberlakuan tilang manual.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan langkah itu diambil lantaran sejak tilang manual ditiadakan telah terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Khususnya, kata dia, pada daerah yang tidak terjangkau oleh kamera ETLE dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Sandi memastikan tilang manual hanya akan dilakukan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran secara kasat mata, bukan dengan melaksanakan razia.

Selain itu, Listyo juga tercatat kembali mengeluarkan gebrakan di jajaran Satlantas dengan menghapuskan aturan ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) selama dua pekan sekali. Gebrakan tersebut diambil Listyo usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Satpas SIM Polda Metro Jaya, Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu (26/10).

Listyo memerintahkan jajarannya agar masyarakat yang sedang berusaha mendapatkan SIM diberikan kesempatan ujian 2 kali dalam sehari. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus menunggu selama dua minggu apabila gagal dalam melaksanakan ujian SIM.

Selain itu, Kapolri juga meminta agar jajarannya dapat memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan mengikuti ujian. Sehingga, kata dia, tidak ada lagi masyarakat yang terus-menerus gagal saat mengambil ujian SIM.

Arahan tersebut kemudian dituangkan dalam surat telegram Nomor:ST/2386/X/YAN.1.1./2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Bersamaan dengan arahan itu, Listyo juga mengeluarkan surat telegram Nomor:ST/2387/X/YAN.1.1./2022 tanggal 31 Oktober 2022 terkait arahan untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli).

Listyo menegaskan pada seluruh personel untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.

[Gambas:Photo CNN]

Evaluasi ujian praktik SIM C yang menyulitkan

Tak berhenti sampai di situ, Kapolri lagi-lagi memerintahkan jajaran Satlantas untuk merombak proses ujian praktik SIM khusus motor atau SIM C yang dirasa menyulitkan masyarakat.

Ia meminta agar tidak ada birokrasi yang berbelit bagi masyarakat yang hendak mendapatkan SIM. Hal itu disampaikan Listyo lantaran dirinya mengaku masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya untuk memperoleh SIM.

"Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja. Enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan," ujarnya dalam Upacara Wisuda Program Pendidikan Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Rabu (21/6).

Listyo menekankan, dalam proses pembuatan SIM yang harus diutamakan ialah pemahaman agar masyarakat dapat berkendara dengan selamat. Ia meminta agar jajaran Satuan Lalu Lintas dapat terus berinovasi terhadap soal atau materi yang diberikan.

Ia bahkan mengaku telah memerintahkan agar dilakukan studi banding dengan negara lain dengan harapan dapat memperbaiki dan mempermudah proses pembuatan SIM. Pasalnya menurut Listyo ujian praktik SIM C kelewat sulit tak ubahnya tes untuk menjadi pemain sirkus.

"Saya minta Kakorlantas tolong untuk lakukan perbaikan, yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak yang melewati zig zag itu sesuai atau tidak. Kalau sudah tidak relevan tolong diperbaiki," tuturnya.