5 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air: Nego Mentok, Nyaris Deadlock

Sejalan dengan Benny, Ketua Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik menilai upaya pembebasan sandera melalui operasi militer telah gagal. Menurutnya, jalan damai melalui negosiasi perlu diperkuat.

Taufan menyebut tentara OPM memiliki pasukan cukup kuat ditambah dengan kecakapan penguasaan medan. Terbukti, sejumlah personel TNI-Polri gugur dalam sebuah operasi militer.

Lihat Juga : Komnas HAM Klaim Diminta OPM Jadi Negosiator Pembebasan Pilot Susi Air

Selain itu, kelompok bersenjata di Papua juga menggabungkan diri dengan elemen masyarakat sipil untuk mengecoh TNI-Polri. Taktik ini menyulitkan pasukan keamanan menandai kelompok bersenjata dengan sipil lantaran paras mereka serupa.

Dia menilai upaya pembebasan sandera melalui operasi militer justru akan membahayakan Philip khawatir sakit bahkan meninggal karena terus menerus dalam pengejaran.

Taufan menyebut Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan dua kaki, yakni melakukan upaya damai melalui negosiasi sambil tetap melakukan operasi militer.

Ia mengatakan kondisi Papua yang belum ditetapkan sebagai darurat militer seharusnya jadi pengingat bagi Yudo agar tidak melibatkan TNI secara aktif di sana. Menurutnya, anak buah Yudo seharusnya bertindak sebatas membantu Polri dalam penegakan hukum.

"Tidak bisa Panglima TNI bikin operasi tanpa mengikuti policy yang sudah dibuat oleh polisi, dia posisinya begitu kan, itu bukan darurat militer. Saya berharap tidak akan pernah dijadikan darurat militer karena akan semakin berbahaya," kata Taufan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/7).

Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Dia mendesak agar tim gabungan TNI-Polri menghentikan operasi militer dalam pembebasan Philip. Ia khawatir akibat operasi militer itu masyarakat sipil akan mengungsi dan berujung pada krisis kemanusiaan.

Terpisah, pengamat militer dari Universitas Padjajaran Muradi juga menilai selama ini operasi militer memang dilakukan oleh TNI-Polri, beriringan dengan upaya pembebasan melalui negosiasi.

Menurutnya, kedua hal tersebut memang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Meskipun Panglima TNI dan Kapolri tidak menyebut secara langsung bahwa operasi militer pembebasan Philip sedang berlangsung.

"Sebenarnya operasi militer itu sudah include dan enggak perlu disampaikan, kan pengejaran mereka itu kan juga operasi militer," kata Muradi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, operasi militer tidak juga membuahkan hasil. Sementara itu pemerintah Indonesia tak bisa menerima bantuan dari pihak asing.

Permasalahan Philip dianggap bukan sekadar masalah penyanderaan biasa. Lebih jauh dari itu, ini adalah permasalahan yang menyangkut kedaulatan negara Indonesia melawan kelompok yang ingin merdeka.

"Kita enggak bisa mengatakan bahwa ini baik-baik saja, karena posisinya ini ada sandera asing yang ekspos medianya luar biasa," kata Muradi.

Lihat Juga : Satgas Cartenz: Pilot Susi Air Diancam Ditembak Mati KKB Jefry Pagawak

Aspirasi orang asli Papua

Sementara itu, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Vidhyandika Djati menilai selama ini TNI-Polri tak melakukan operasi militer, tetapi pengamanan warga sipil.

Menurut Vidhyandika, hal itu dilakukan lantaran ketidakpastian situasi keamanan di Papua. Terlebih situasi Philip yang dijadikan tahanan politik oleh kelompok Egianus membuat situasi semakin panas.

Dia menilai, proses pembebasan Philip yang berlarut-larut karena upaya negosiasi gagal. Upaya negosiasi melalui pendekatan fasilitator lokal dinilai tidak tepat. Mereka, bagi pemerintah ibarat memakan buah simalakama.

Hal itu diperparah dengan maraknya orang asli Papua yang juga memiliki aspirasi untuk merdeka, meskipun tak setuju dengan jalan yang ditempuh oleh kelompok Kogoya.

Aspirasi itu lahir lantaran orang asli Papua merasa dinomorduakan selama ini, meskipun pemerintah telah melakukan upaya pendekatan melalui pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka memuluskan negosiasi, kata Vidhyandika, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah menunjuk fasilitator yang dipercayai oleh kelompok Egianus Kogoya. Upaya tersebut setidaknya dapat membuka peluang pembebasan melalui dialog damai.

"Karena orang yang terlibat dalam pembebasannya itu enggak punya legitimasi di mata Kogoya. Makanya mentok jadi deadlock," kata Vidhyandika.

Pilot Susi Air Philip Mehrtens disandera TPNPB OPM di Papua. (Foto: Istimewa)

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan pihaknya masih mengupayakan negosiasi, ketika ditanya terkait operasi militer selama pembebasan pilot Susi Air. "Panglima lebih mengedepankan smart ops seperti negosiasi dan lain-lain," kata Julius melalui pesan WhatsApp, Senin (10/7).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny juga mengatakan upaya yang sama soal pembebasan Philip.

"Masih diupayakan proses negosiasi dengan KKB (kelompok kriminal bersenjata). Prioritas utama adalah keselamatan pilot," kata Benny kepada CNNIndonesia.com.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan pemerintah tidak diam dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mehrtens yang disandera kelompok bersenjata. Jokowi menyatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk pembebasannya.

"Kita ini jangan dilihat diam, lo, ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan," kata Jokowi di Jayapura, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7).