Jadi Tersangka, Politikus PDIP Ismail Thomas Punya Harta Rp9,8 Miliar

CNN Indonesia
Selasa, 15 Agu 2023 19:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan tambang (CNN Indonesia/Taufiq Hidayatullah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Ismail Thomas yang baru saja ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan tambang mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp9,8 miliar.

Data itu disampaikan Ismail kepada KPK pada 4 Juli 2023. Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Ismail tercatat mempunyai harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Ismail melaporkan kepemilikan tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kutai Barat dan Samarinda dengan nilai seluruhnya mencapai Rp2.238.050.000. Status aset ini ada yang hasil sendiri, ada pula hibah dengan akta.

Dalam laporannya, Ismail turut mencantumkan kepemilikan delapan unit mobil dengan estimasi harga seluruhnya Rp828 juta. Mobil-mobil itu di antaranya Suzuki Katana Short 2 WD, Toyota Kijang Grand Long Diesel, Toyota Prado VX 3.4-V6 dan Toyota Land Cruiser 100 series 4.2 AT.

Ismail juga mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp381.000.000 serta kas dan setara kas Rp6.376.336.700.

"Total harta kekayaan Rp9.823.386.700," demikian dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Selasa (15/8).

Jumlah harta tersebut lebih besar dibandingkan laporan tertanggal 14 September 2021. Saat itu, Ismail melaporkan harta kekayaan sejumlah Rp9.758.886.700.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Ismail sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Ismail langsung ditahan penyidik Korps Adhyaksa.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT (Ismail Thomas) anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006-2016," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

(ryn/bmw)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK