Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin memastikan belum ada pembahasan terkait opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
"Belum, belum [pembahasan di Komisi I]. Saya tidak tahu opsi itu apa dari pemerintah dan sebagainya, belum ada," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).
Namun Hasanuddin menyatakan dirinya menolak opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI dengan alasan menjaga stabilitas Pemilu 2024. Ia pun mengingatkan sesuai aturan, maka pergantian posisi panglima mestinya tetap harus dilakukan dalam kondisi apapun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasanuddin menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 53 menyebutkan usia perwira tinggi purna pada usia 58 tahun. Sementara pada Pasal 60, opsi perpanjangan masa jabatan boleh dilakukan asal dalam keadaan darurat militer atau darurat perang.
"Pertanyaannya, apakah ini darurat militer atau darurat perang? kenapa mesti ada perpanjangan? rasanya kurang pas kalau kemudian sekian ratus ribu prajurit aktif dipimpin oleh seorang pensiunan. Apa tidak ada lagi? apa generasi kita kurang?" kata dia.
Hasanuddin pun menilai organisasi militer seperti TNI sudah memiliki persiapan dalam keadaan apapun, baik dalam pertempuran atau bahkan Pemilu 2024. Dengan demikian, ia menilai tidak ada urgensi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan hanya untuk kontestasi politik.
"Kembali lagi saja kepada fungsi-fungsi TNI. Fungsi TNI itu di dalam nanti situasi katakanlah ada pekerjaan nasional yang berupa Pilpres dan Pileg kan membantu Polisi. Jadi tidak head to head di paling depan, enggak. Membantu kepolisian, tupoksinya itu. Ya sudah clear lah ya," ujarnya.
Adapun opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mencuat seiring masa pensiun Yudo pada Desember 2023. Teranyar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perpanjangan batas usia pensiun untuk Panglima TNI masih dalam proses.
Jokowi tak menjelaskan proses apa yang ia maksud. Ia juga tak memastikan apakah kebijakan itu akan diterapkan menjelang masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhir tahun ini.
"Masih dalam proses," kata Jokowi di Pasar Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9).