Walhi Desak Warga yang Ditangkap Imbas Aksi di Seruyan Dibebaskan
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pihak kepolisian untuk membebaskan warga Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang ditangkap buntut aksi pada Sabtu (7/10).
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata menurutkan pihaknya menerima informasi bahwa ada sebanyak 11 warga ditangkap pascatindakan represif oleh aparat terhadap warga Bangkal.
"Salah satu tuntutannya, selain pemenuhan hak warga, kami mendesak aparat, kepolisian Seruyan, Kalimantan Tengah, untuk segera membebaskan warga yang ditangkap," kata Bayu dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (7/10).
Warga Bangkal melakukan aksi demi menuntut hak yang seharusnya dipenuhi PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1, anak perusahaan Best Agro International Group.
Ada dua tuntutan warga Bangkal, yakni pembangunan kebun plasma 20 persen dari luasan HGU (Hak Guna Usaha), lalu pengembalian lahan warga di luar HGU yang digunakan perusahaan.
Akan tetapi, kata Bayu, aksi yang sejatinya berlangsung damai berubah sebab aparat melakukan tindakan represif, termasuk penembakan terhadap warga. Selain itu, dilakukan penangkapan warga yang menurutnya tidak memiliki dasar.
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Erlan Munaji menyebut pihaknya menangkap sebanyak 20 warga dengan alasan mereka membawa senjata api.
"Ada 20 orang diamankan, ada yang bawa senjata api, ketapel dan sebagainya. Nanti kami akan dalami ini," kata Erlan saat dihubungi, Sabtu (7/10).
Menanggapi hal ini, Bayu mengaku informasi yang didapat sebanyak 11 warga yang ditangkap. Kemudian, dia mengatakan warga tidak membawa senjata api atau senjata tajam.
"Mereka selayaknya orang Dayak seperti itu, bawa mandaunya saja. Kalau itu dianggap sebagai senjata tajam, perlu dicek lagi," ujarnya.
Sempat terdengar kabar bahwa tindakan represif aparat dipicu tindakan massa aksi atau serangan dari warga. Namun Bayu membantah hal tersebut.
Dia menyebut aksi yang dilakukan sejak 16 September 2023 sempat ada gesekan dengan aparat sebanyak dua kali. Dia berkata gesekan dipicu tindakan represif aparat dan warga merespons.
Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian mengatakan di tingkat nasional pihaknya akan mengkonsolidasikan semua organisasi di nasional baik yang fokus di isu lingkungan, sawit, HAM, hukum untuk solidaritas terhadap kejadian di Kalteng.
Uli berkata proses pendampingan dilakukan untuk masyarakat dan memastikan akses mereka pada keadilan. Konflik di Kalteng, kata dia, berakar dari konflik agraria.
"Maka kami akan mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab untuk konflik di sana," imbuhnya.
(els/pra)