Komnas HAM Usut Warga Tewas di Seruyan Usai Bentrok dengan Polisi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki kasus bentrok yang terjadi dalam demonstrasi di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP) di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Pasalnya, dalam demonstrasi itu disebut menyebabkan tiga orang terkena tembakan polisi, dua orang di antaranya mengalami luka berat dan satu orang meregang nyawa.

"Komnas HAM melakukan penyelidikan atas insiden kekerasan yang terjadi di Desa Bangkal, Kec. Seruyan Raya," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Senin (9/10).

Uli mengatakan Komnas HAM menyesalkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan luka berat itu.

"Komnas HAM menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang mendalam atas peristiwa tersebut," ujarnya.

Uli menyebut Komnas HAM meminta Polda Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan serta seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Dan mendorong semua pihak untuk tidak melakukan tindakan kekerasan serta mengutamakan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan ini," ujarnya.

Lihat Juga : Gubernur Kalteng Minta Jokowi Evaluasi Izin HGU dan HTI Buntut Seruyan

Ketua Komnas HAM Atinike Sigiro mengatakan kasus tersebut masih dalam proses pemantauan. Peninjauan langsung lokasi kejadian masih dalam proses diskusi di internal.

"Belum ada rencana spesifik [datang langsung ke lokasi]. Tapi kasus ini masih dalam proses penanganan Komnas HAM," kata Atnike kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

Sebelumnya, sejumlah organisasi sipil yakni Save Our Borneo, Sawit Watch, dan Satya Bumi menuntut Komnas HAM RI membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah akhir pekan lalu.

Terbaru, dalam konflik agraria itu disebutkan ada satu warga tewas karena luka tembak dari aparat.

"Kepada Komnas HAM RI, dapat merespon kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi," demikian pernyataan resmi Save Our Borneo dkk dalam siaran pers yang diterima, Senin (9/10).

Selain kepada Komnas HAM, Save Our Borneo dkk juga menuntut aparat Keamanan agar dapat menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara.

Mereka juga mendesak agar para pihak untuk dapat menahan diri agar tidak semakin banyak korban dan kekerasan yang terjadi terus berlanjut

"Pemerintah baik di Nasional dan Daerah harus serius dalam mengawasi proses realisasi plasma yang kasus tuntutan realisasinya sudah banyak terjadi di sejumlah wilayah," katanya.

Lihat Juga : Ramai-ramai Kecam Konflik Seruyan Kalteng Renggut Nyawa Warga