Ribuan Jejak Konflik Agraria di Balik Era 9 Tahun Jokowi

Imbas dari 2.701 konflik agraria yang terjadi sepanjang 2015-2022, KPA mencatat terdapat 1.934 warga dikriminalisasi, 814 dianiaya, 78 warga tertembak dan 69 meregang nyawa.

Dewi menilai dampak dari konflik agraria semakin parah karena pelibatan aparat kepolisian dalam setiap penolakan yang dilakukan oleh warga.

"Kita mencatat itu makin represif dan tidak menghentikan pendekatan-pendekatan keamanan," ucap Dewi.

Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menilai brutalitas aparat dalam konflik agraria harus dikecam. Terlebih dia berpendapat institusi kepolisian harusnya berada di tengah-tengah, bukan mengamankan pemilik modal.

"Kepolisian itu kan institusi negara, yang dia harus di tengah. Tidak kemudian memihak pada perusahaan yang mungkin saja menggelontorkan sejumlah dana untuk meng-BKO-kan pasukan di daerah tertentu," kata Andrie saat ditemui Selasa (10/10).

Lihat Juga : Puluhan Polisi Diperiksa Terkait Demo Ricuh di Seruyan

Andrie melihat ada pola yang mirip dari pengerahan aparat dalam konflik agraria. Tak jauh dari tindakan represif dan menggunakan gas air mata yang membahayakan.

"Padahal sudah jelas di aturan berbagai macam dari undang-undang sampai ke aturan setingkat peraturan kepala kepolisian atau perkap itu sudah jelas dalam penanganan aksi massa tidak boleh ada tindakan berbahaya apalagi itu mengancam hilangnya nyawa,"

Menurutnya, perlu ada reformasi di tubuh kepolisian. Dia juga mengatakan penegakan hukum harus diwujudkan bagi personel yang terlibat kekerasan hingga ke akar.

"Proses penyidikan atau proses hukum terhadap pelaku lapangan yang melakukan tindakan brutal sampai menghilangkan nyawa seseorang, itu tidak dihukum berat," kata dia.

"Terlebih dalam prosesnya mengarah pada impunitas, tidak menyasar pimpinan tapi hanya pelaku lapangan, itu yang kemudian terus terjadi di daerah lain yang dimensi konflik agraria dan ada polisi yang mengamankan di situ," imbuhnya.

Sementara itu, YLBHI menilai PSN dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menghasilkan efek berlipat berupa ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. Sedikitnya, terdapat 106 konflik agraria dan PSN ditangani YLBHI-LBH kantor di seluruh Indonesia. Luas wilayah yang berkonflik ±800.000 ha dengan lebih dari satu juta rakyat menjadi korban.

Lihat Juga : Megawati Sindir Konflik Agraria dan Investasi Tanpa Kelayakan Sosial

Ketua Umum Pengurus YLBHI, Muhamad Isnur menilai keterlibatan aparat dalam konflik agraria hingga melakukan aksi represif adalah penyalahgunaan wewenang.

"Bukan hanya itu, ini bagian dari pemerintahan otoritarian," ujarnya.

Salah satu pengerahan aparat berlebihan pernah terjadi pada kasus Wadas, Jawa Tengah pada 8 Januari 2022.

Ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap menyerbu Desa Wadas. Polisi mencopot spanduk penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga penolak tambang kuari untuk PSN Bendungan Bener sampai ke hutan.

Mengingat janji nawacita Jokowi

Isnur berpendapat pembangunan atas nama apa pun tidak boleh mengorbankan warga. Dia pun mengingatkan 9 program nawacita yang pernah dijanjikan oleh Jokowi saat Pilpres 2014.

Dalam salah satu poin nawacita, Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dari poin itu, Jokowi membuat program 'Indonesia Sejahtera' melalui reforma agraria 9 juta hektare (ha) untuk rakyat tani dan buruh tani.

"Jadi ini sebenarnya berkebalikan ya. Janji dia di nawacita. Di nawacita itu cuma topeng dia untuk dia menang ya, terpilih oleh rakyat. Tapi setelah terpilih justru dia yang menelikungnya, menginjak-injak rakyat," kata Isnur.

Isnur kecewa di periode kedua Jokowi menjabat presiden, konflik agraria terus tinggi. "Ini menandakan Jokowi kemudian periode kedua semakin naik dengan dukungan oligarki. Jadi, keputusan itu bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pemodal," ujarnya.

Pada awal pemerintahan, Jokowi juga menargetkan perhutanan sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare dan pelepasan kawasan hutan produksi konversi menjadi tanah untuk reforma agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha.

Lihat Juga : 1 Abad Perampasan Tanah, Warga Pakel Banyuwangi Desak Jokowi Bertindak

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga mendapati wilayah kelola rakyat hanya 3.064.797 hektare hingga 2022.

Sekjen KPA Dewi berujar Jokowi seharusnya menunaikan sampai tuntas komitmennya. Salah satunya dengan proaktif pembuatan sertifikat tanah untuk warga, khususnya masyarakat adat.

Hal itu mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA dijelaskan warga yang telah menempati, memproduktifkan lahan, serta menjaga kesuburannya selama puluhan tahun ialah yang paling berhak atas tanah tersebut.

Namun, alih-alih dilegalkan, masyarakat terutama masyarakat adat seringkali terlibas. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mencatat 301 konflik agraria berkaitan dengan perampasan wilayah adat selama 2019-2023.

"Maksudnya begini, kayak kasus Rempang. Oh, karena Rempang enggak, warganya enggak punya sertifikat, mereka ilegal. Tapi pemerintah lupa, otokritik ke internalnya sendiri," ujarnya.

"Kenapa dari sejak ada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sampai sekarang, negara dalam hal ini pemerintah tidak kunjung melakukan pendaftaran tanah secara nasional," imbuhnya.

INSERT: Konflik Agraria dalam Program Strategis Nasional 2021. (CNN Indonesia/Agder Maulana)

CNNINdonesia.com telah meminta keterangan dari Deputi II di Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan dan Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan terkait upaya pemerintah dalam mengatasi konflik agraria yang bejibun. Namun, hingga berita diterbitkan keduanya belum juga merespons.

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya tak ingin konflik agraria terus terjadi. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan sertifikat tanah objek reforma agraria kepada para petani, nelayan, dan masyarakat umum.

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas tanah secara berkeadilan. Menurutnya, upaya mewujudkan hal itu menjadi tugas seluruh elemen bangsa.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung. Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang jadi sandaran hidup mereka," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

Lihat Juga : Jokowi soal Penghambat Investasi: Saya Akan Kejar dan Hajar

Namun saat terpilih kembali sebagai presiden pada 2019, Jokowi menyatakan bakal mengejar pihak yang menghambat investasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan perizinan yang lambat, berbelit hingga dugaan pungutan liar.

Ia bahkan menyatakan tak akan segan untuk menghajar langsung pihak yang menghambat investasi.

"Perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar," ujar Jokowi dalam acara penyampaian Visi Nasional 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7/2019).

Jokowi mengatakan tanpa penghambat investasi, pemerintah akan lebih mudah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.