Polemik Kota Depok, Porsi Minim Cegah Stunting

Warga Depok, Jawa Barat, Maimunah heran saat menerima makanan pencegah stunting untuk anaknya yang masih balita. Penganan itu berupa tiga bola nasi berisi ikan yang digoreng seperti nuget.

Makanan itu disimpan di stoples yang ditempeli stiker bergambar Wali Kota Depok M. Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Di bawahnya tertulis 'Bocah Depok Kudu Sehat, Prestasi Hebat, Stunting Minggat'.

Lihat Juga : Geger Menu Cegah Stunting Cuma Sop Sawi-Tahu, Dinkes Depok Buka Suara

Sebelum menerima makanan itu, Maimunah mengikuti penyuluhan di posyandu wilayah Depok 2 Tengah. Kader posyandu menyebut berat badan anaknya rendah, begitu pula dengan tinggi badannya.

Padahal menurutnya, berdasarkan pemeriksaan dokter spesialis anak, berat badan anaknya cukup dan tidak ada masalah, apalagi stunting. Dia pun yakin sedari dalam kandungan, gizinya terpenuhi. Hanya saja anaknya alergi prosapi dan kedelai sehingga susah untuk menaikkan berat badan.

"Dari posyandu dibilang anak saya berat badannya kurang dan akan mendapatkan makanan dari pemerintah yaitu kudapan (snack)," ujar perempuan yang tak ingin disebutkan identitas aslinya kepada CNNIndonesia.com.

Melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, Pemerintah Kota Depok memberikan penganan di 63 kelurahan selama 28 hari hingga 8 Desember 2023. Targetnya 9.882 balita di kota tersebut.

Makanan tambahan ini menyasar balita usia 6-59 bulan dengan empat kategori, yaitu balita gizi kurang, balita berat badan kurang, balita stunting dengan gizi kurang, dan balita berat badan tidak naik.

Lihat Juga : Muhadjir Nilai Menu Cegah Stunting di Depok Sangat Tidak Layak

Menu yang diberikan pun berbeda-beda setiap hari. Enam hari kudapan, sehari makanan lengkap.

Pada hari pertama, Maimunah mendapat kudapan nasi bola ikan goreng. Menu ini berbeda dengan wilayah lain. Ada warga yang mendapat dua potong tahu rebus berkuah sawi.

Hari kedua dia mendapat perkedel, bubur di hari ketiga, otak-otak pada hari keempat, singkong bola di hari kelima. Hari keenam dia mendapat makanan lengkap berisi nasi, kaki naga, semur tahu, pisang lampung. Hari ketujuh kudapan lagi berupa bihun.

Makanan itu diantar ke rumah warga, meskipun waktunya tidak menentu. Kadang pagi, atau setelah tengah hari, pernah juga sore karena alasan pengantar makanan sedang ada acara sebelumnya.

Dia menyayangkan makanan tambahan pemberian pemerintah itu tak digemari anak.

[Gambas:Instagram]

Dari Rp4,9 miliar ke Rp9 ribu

Selain menu yang mengherankan, Maimunah bertambah kecewa saat mengetahui anggaran yang digelontorkan pemerintah. Setiap balita mendapat jatah makanan seharga Rp18 ribu per porsi makanan tiap hari. Namun yang diterima oleh masyarakat hanya separuhya.

"Sangat menyayangkan sebenarnya, dari jatah Rp18 ribu sampai ke warga hanya Rp9.000," kata Maimunah.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengonfirmasi hal ini. Dia mendapat informasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18 ribu dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.

"Informasi dari staf kami di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,4 miliar, tapi disebutkan juga malah ada bantuan dari Pemerintah Kota sebesar 6,6 miliar," kata dia saat dihubungi, Kamis (16/11).

Dia mengatakan salah satu vendor penyedia makanan itu menyebutkan anggaran untuk satu porsi hanya dijatah Rp9.000. "Apa yang kita harapkan dari Rp9.000," katanya.

Lihat Juga : Menu Dikritik & Ada Foto Walkot, Vendor Makanan Stunting Depok Diputus

Jumlah yang berbeda disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati. Dia menjelaskan anggaran program PMT lokal itu mencapai Rp4,9 miliar. Anggaran itu berasal dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari pemerintah pusat.

"Setiap porsi, baik kudapan dan menu makanan lengkap, Rp18 ribu per menu per hari," kata Mary kepada CNN Indonesia TV.

Dia pun menjelaskan dana Rp18 ribu itu masih dibagi lagi untuk bahan makanan, distribusi, wadah, pajak, biaya e-purchasing aplikasi mbiz market.

Pihaknya menyerahkan kepada vendor untuk mengaturnya hingga makanan itu berada di tangan warga.

"Silakan penyedia mengelola Rp18 ribu untuk bisa mendistribusikan sampai ke balita sasaran," katanya.

Belakangan, ada salah satu vendor yang diputus kontrak oleh Pemkot Depok lantaran ada ketidaksesuaian menu. Selain itu, pengiriman makanan juga tak sesuai waktu yang ditentukan.

"Pengiriman menu kudapan jam 9 di masing-masing kelurahan, tapi enggak bisa dipenuhi sama vendor ini," kata Mary.

Pemkot Depok juga tidak lagi menempeli stiker bergambar Wali Kota di wadah makanan.

Insert grafis stunting. (CNN Indonesia/Agder Maulana)

Petunjuk Kemenkes

Mary mengatakan pemberian makanan tambahan ini telah sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan juknis tata laksana gizi yang diterbitkan Kemenkes, dipaparkan contoh siklus menu PMT lokal bagi balita. Hari pertama; bubur sup kacang merah, sari buah jeruk. Hari kedua; puding kentang, ayam, buah naga. Hari ketiga; mie kukus, telur puyuh, pepaya.

Hari keempat; Bola-bola nasi isi rabuk, ikan, buah naga. Hari kelima; nuget, tempe, ayam, sayuran. Hari keenam; nasi tim, ikan tuna, semangka. Hari ketujuh; nasi sop, bola tahu, ayam, melon.

Dalam juknis itu menu makanan tambahan lokal bagi bayi pun berbeda-beda di setiap kategori usia. Begitu pula angka kecukupan gizi disesuaikan umur balita.

Baca halaman berikutnya: Porsi Tak Layak Cegah Stunting

Ikravany menilai makanan pencegah stunting yang diberikan Pemkot Depok kepada ibu hamil dan balita tidak layak. Menurutnya, menu tersebut belum mencukupi nutrisi yang diperlukan.

"Enggak layak, karena persoalannya bukan makanan, tapi nutrisi," kata Ikra.

Lihat Juga : Megawati Sentil Ibu-ibu Doyan Flexing: Lupa Anak Bisa Stunting

Ikra mengatakan Dinas Kesehatan Kota Depok mestinya mampu menganalisis menu makanan yang dibutuhkan warga untuk mencegah stunting. Dia menilai pemberian nasi tidak tepat karena warga Depok tak kekurangan beras.

Pendapat serupa juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Dia menilai makanan tambahan pencegah stunting di Depok sangat tidak layak.

Menurutnya, syarat makanan tambahan untuk mencegah stunting harus memenuhi syarat gizi dan protein untuk pertumbuhan anak.

"Itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan, karena makanan tambahan harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral. Harus betul-betul syarat cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani yang kurang," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11).

[Gambas:Instagram]

Di tengah kritik itu, Mary mengklaim selama sepekan pemberian makanan tambahan, sebanyak 45 persen balita mengalami kenaikan berat badan setelah mengonsumsi menu pencegah stunting.

Dia mengatakan kenaikan berat badan itu berdasarkan data yang masuk ke Dinkes Kota Depok sekitar 80 persen.

Namun warga tidak setuju dengan klaim tersebut. Menurut Maimunah tidak sepantasnya jika berat badan anaknya bertambah pada 8 Desember mendatang, lalu itu diklaim sebagai hasil pemberian makanan tambahan dari pemerintah.

"Lah, ibunya masak dan memberikan makan 5 kali sehari. Makan pagi, snack pagi, makan siang, buah/snack siang, makan malam, susu. Jikapun naik berat badan, bukan dari makanan yang jumlahnya 3 biji aja," katanya.

Infografis - Angka Stunting di Indonesia. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Target sulit tercapai

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mencatat prevalensi stunting di Kota Depok sebesar 12,6 persen. Angka ini lebih rendah dari target nasional yaitu 14 persen pada 2024.

Sementara angka stunting di tingkat nasional pada tahun yang sama yaitu 21,6 persen. Turun 2,8 persen dari tahun 2021 yaitu 24,4 persen.

Pemerintah perlu menekan angka stunting hingga 3,8 persen pada 2023 dan tahun berikutnya untuk mencapai target 14 persen ketika masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

Jokowi sempat geram ketika mengetahui anggaran penanganan stunting di suatu daerah tidak tepat sasaran. Dia menyebut dari jumlah alokasi dana Rp10 miliar untuk mengatasi stunting, sebesar Rp6 miliar malah digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Sisanya, kata Jokowi, hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk makanan pencegah stunting.

"Rp10 miliar untuk stunting, dicek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar beli telur hanya Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini?" ujar Jokowi di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).

Lihat Juga : Kepala Bappenas Cium Kebohongan Pemda soal Data Stunting: Ngapusi Itu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah memprediksi target penanganan stunting termasuk salah satu dari 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai pada 2024.

Dia menilai tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah menjadi salah satu penyebab target penanganan stunting sulit tercapai. Suharso menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Program stunting mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14 persen, ya ayo," kata Suharso.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun kerap dibuat heran dengan tingkah pemerintah daerah soal penanganan stunting. Dia menceritakan kejanggalan penggunaan anggaran.

[Gambas:Photo CNN]

Saat rapat terkait stunting dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Sri Mulyani mendapat laporan bahwa ada 283 subkegiatan stunting di pemerintah daerah dengan total anggaran Rp77 triliun. Ada pula biaya ganti pagar puskesmas masuk kategori stunting.

Ia menyebut subkegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi. Anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makanan bayi dinilai sangat kecil, hanya Rp34 triliun.

"Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil, karena ada 283 kegiatan," kata Sri di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).

Alokasi anggaran penurunan stunting 2023 di kementerian/lembaga sebesar Rp30 triliun. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun.

Aksi main-main anggaran ini makin menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah untuk mencegah stunting yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Anggaran besar yang digelontorkan tak sebanding dengan makanan yang menetes ke mulut anak.