Poin-Poin Pidato Capres-Cawapres di Dialog Terbuka Muhammadiyah

Ganjar-Mahfud

1. Ganjar Janji Sikat KKN

Ganjar berjanji bakal tancap gas menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menilai KKN merupakan penyakit bagi negeri ini.

Ia berpandangan Indonesia memiliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki angka harapan hidup masyarakat. Ganjar menilai hal itu bisa terwujud jika tak ada korupsi.

"Istilah kami gas pol. Gas pol itu kita dorong, kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi. Pajak dipermudah. Kita 's'-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini," kata Ganjar dalam dialog publik di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/11).

2. Mahfud Tekankan Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu

Senada dengan Ganjar, cawapres Mahfud MD menekankan di bawah kepemimpinannya penegakan hukum takkan pandang bulu.

Ia mengaku tak ragu menyikat golongan atas yang melanggar hukum.

Mahfud berpandangan hal itu harus ditegakkan atas nama penegakan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

"Kita menggariskan ke (golongan) atas besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum," kata Mahfud di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di UMJ, Jakarta, Kamis (23/11).

Mahfud menganggap golongan atas kerap mempersulit masyarakat, misal persoalan izin yang berlarut jika tak diberi uang.

Bahkan, golongan atas itu dinilai dengan seenaknya bisa mencabut izin yang telah diberikan tanpa pemberitahuan.

"Orang yang minta izin ditunda-tunda, kalau enggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu. Itu enggak ada kepastian hukum ke atas. Kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum," ujar dia.

3. Mahfud Singgung Pembatasan Kekuasaan

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung ihwal pentingnya pembatasan kekuasaan bagi para penguasa.

Ia berpendapat sebaik apapun pemimpin, jika sudah dua periode mengisi suatu jabatan, maka tidak diperbolehkan lagi untuk meneruskan kepemimpinannya.

"Sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah dua periode tidak boleh lagi dengan alasan dia masih baik, dia masih dibutuhkan, ndak bisa," kata Mahfud.

Lihat Juga : Prabowo Dapat Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah

Mahfud mengatakan jika hal tersebut ditawar-tawar, akan membuka peluang bagi orang lain yang juga minta diperpanjang. Karena itu, Mahfud menilai pembatasan kekuasaan ini haruslah dijaga ketat.

"Kalau itu dituruti, nanti akan ada lagi orang baik yang akan datang minta diperpanjang lagi. Oleh sebab itu, batasan waktu dan lingkup ini harus ketat," ucapnya.