Poin-Poin Pidato Capres-Cawapres di Dialog Terbuka Muhammadiyah

Ketiga pasang capres-cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 secara berurutan hadir ke acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama capres dan cawapres.

Mereka tampil pada kesempatan dan tempat yang berbeda. Paslon nomor urut satu, Anies-Cak Imin pada Rabu (22/11) lalu di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kemudian, paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran di Surabaya, Jumat (24/11). Gibran absen dalam kesempatan itu.

Sementara paslon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemarin, Kamis (23/11).

Dalam pidatonya, para capres dan cawapres menyinggung banyak hal yang berkaitan dengan permasalahan bangsa.

Lihat Juga : Prabowo Sentil Standar Ganda LSM Asing soal HAM di Dialog Muhammadiyah

Berikut CNNIndonesia.com telah rangkum beberapa poin penting yang dibicarakan masing-masing paslon dalam pidatonya:

Anies-Cak Imin

1. Anies Soroti Kemunduran Demokrasi

Pada pidatonya, Anies menyinggung demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran.

Ia menyebut hal itu dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari anjloknya indeks demokrasi, kebebasan pers, hingga indeks persepsi korupsi.

"Indonesia hari ini alami kemunduran, kemunduran dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022. Indeks kebebasan pers turun. Indeks persepsi korupsi turun," kata Anies di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di UMS, Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11).

Anies juga bersaksi masyarakat Indonesia tak bebas menyampaikan kritik. Padahal, ia menganggap kritik sangatlah dibutuhkan dalam berjalannya sebuah pemerintahan.

Menurutnya, dengan absennya kritik, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah pun pasti akan mengalami penurunan.

2. Sentil Pembangunan IKN

Anies menilai pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur hanya akan melahirkan ketimpangan baru.

Anies menyebut pembangunan IKN takkan menghasilkan pemerataan, melainkan akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru itu dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Menurutnya, pemerataan hanya bisa tercapai melalui cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

Anies menilai pembangunan IKN merupakan bukti bahwa tujuan pemerintah dalam memeratakan pembangunan tak sejalan dengan langkah yang diambilnya.

3. Anies Janji Bebaskan PBB untuk Sekolah dan RS

Anies juga berjanji membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sekolah, kampus swasta, dan rumah sakit.

Ia ingin menyetarakan sekolah swasta negeri yang selama ini dianggap mendapat perlakuan berbeda dengan sekolah negeri.

Menurut Anies, selama ini swasta lebih banyak menyediakan pendidikan bagi masyarakat dibanding pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dinilai masih kurang memberi apresiasi atas peran serta swasta di bidang pendidikan.

"Kami harus dibebaskan PBB atas tanah mereka nol. Harus nol. Tanpa ada kampus dan sekolah swasta kita enggak cukup untuk sekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah kampus termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial itu nol," ucap Anies.

4. Janjikan Tanah Negara Dipakai Swasta untuk Pendidikan

Selain itu, Anies juga menjanjikan tanah-tanah negara bisa digunakan oleh pihak swasta dengan syarat dipakai kegiatan pendidikan, kesehatan dan sosial jika terpilih sebagai presiden.

Baginya, rencana kebijakan itu sebagai solusi untuk menanggulangi banyaknya sekolah atau perguruan tinggi swasta yang mahal harganya karena persoalan akuisisi tanah.

"Perguruan swasta kenapa mahal? Karena mereka akuisisi tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan swasta selama dipakai untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial," kata Anies.

Prabowo-Gibran

Prabowo menjadi capres paling terakhir yang datang ke dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah. Ia hadir tanpa ditemani Gibran.

1. Soft Power Atasi Konflik Papua

Prabowo menyatakan hendak menggunakan pendekatan soft power dalam menangani konflik di Papua.

Ia berpandangan masalah di Papua bisa selesai dengan pendekatan penyelesaian politik yang damai.

Prabowo mengusulkan kepada kelompok separatis Papua untuk menanggalkan senjatanya untuk kemudian kembali ke masyarakat.

Ia menyebut jumlah dari kelompok separatis itu sedikit. Prabowo mengaku telah menghitungnya.

Prabowo pun menyayangkan tindakan kaum separatis yang cenderung menyerang masyarakat Papua yang tak bersenjata.

"Jadi pendekatan saya kira harus pendekatan penegakan hukum. Kita tentunya ingin pendekatan yang soft, sekarang pendekatan kita ingin pendekatan penyelesaian politik yang damai," kata Prabowo di acara Dialog Publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat (24/11).

2. Dorong Biofuel, Janji Indonesia Tak Impor BBM Lagi

Prabowo juga berjanji takkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia mendorong Indonesia mampu memproduksi BBM berbahan baku Biofuel.

Ia menekankan Indonesia harus bisa mencapai taraf swasembada energi.

Adapun urusan sejumlah swasembada itu termaktub dalam delapan Misi Asta Cita Prabowo-Gibran.

Hal itu tercatat pada poin nomor dua Asta Cita.

"Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian banga melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," bunyi poin nomor dua Misi Asta Cita.

3. Sebut Banyak Pejabat yang Tergoda Kekuasaan.

Prabowo menyebut masih banyak pejabat yang tergoda akan kekuasaan. Ia pun mewanti-wanti masyarakat untuk tetap waspada.

Para pejabat itu, kata Prabowo, lupa akan tanggung jawabnya lantaran tergoda akan hasrat berkuasa.

Lihat Juga : Prabowo Dapat Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah

"Kita waspada karena bangsa Indonesia ini harus kita akui bahwa ya, masih ada pemain-pemain dan pejabat-pejabat yang tergoda untuk kekuasaan," kata Prabowo.

Prabowo menyebut hal itu pun bisa dibuktikan dengan banyak menteri, dirjen, hingga pejabat di lingkungan pemerintahan yang menghadapi kasus hukum dan berujung di meja pengadilan.

Meski demikian, Prabowo menilai ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Ia menyatakan kehendak politik atau political will dari pemimpin lah yang menjadi kunci untuk membenahi kondisi tersebut.

Baca selengkapnya di sebelah...

Ganjar-Mahfud

1. Ganjar Janji Sikat KKN

Ganjar berjanji bakal tancap gas menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menilai KKN merupakan penyakit bagi negeri ini.

Ia berpandangan Indonesia memiliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki angka harapan hidup masyarakat. Ganjar menilai hal itu bisa terwujud jika tak ada korupsi.

"Istilah kami gas pol. Gas pol itu kita dorong, kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi. Pajak dipermudah. Kita 's'-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini," kata Ganjar dalam dialog publik di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/11).

2. Mahfud Tekankan Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu

Senada dengan Ganjar, cawapres Mahfud MD menekankan di bawah kepemimpinannya penegakan hukum takkan pandang bulu.

Ia mengaku tak ragu menyikat golongan atas yang melanggar hukum.

Mahfud berpandangan hal itu harus ditegakkan atas nama penegakan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

"Kita menggariskan ke (golongan) atas besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum," kata Mahfud di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di UMJ, Jakarta, Kamis (23/11).

[Gambas:Photo CNN]

Mahfud menganggap golongan atas kerap mempersulit masyarakat, misal persoalan izin yang berlarut jika tak diberi uang.

Bahkan, golongan atas itu dinilai dengan seenaknya bisa mencabut izin yang telah diberikan tanpa pemberitahuan.

"Orang yang minta izin ditunda-tunda, kalau enggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu. Itu enggak ada kepastian hukum ke atas. Kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum," ujar dia.

3. Mahfud Singgung Pembatasan Kekuasaan

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung ihwal pentingnya pembatasan kekuasaan bagi para penguasa.

Ia berpendapat sebaik apapun pemimpin, jika sudah dua periode mengisi suatu jabatan, maka tidak diperbolehkan lagi untuk meneruskan kepemimpinannya.

"Sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah dua periode tidak boleh lagi dengan alasan dia masih baik, dia masih dibutuhkan, ndak bisa," kata Mahfud.

Lihat Juga : Prabowo Dapat Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah

Mahfud mengatakan jika hal tersebut ditawar-tawar, akan membuka peluang bagi orang lain yang juga minta diperpanjang. Karena itu, Mahfud menilai pembatasan kekuasaan ini haruslah dijaga ketat.

"Kalau itu dituruti, nanti akan ada lagi orang baik yang akan datang minta diperpanjang lagi. Oleh sebab itu, batasan waktu dan lingkup ini harus ketat," ucapnya.