Putusan Etik Firli Bahuri: Diminta Mundur hingga Hapus Isi Chat SYL

Anak SYL terlibat di kasus Kementan

Putusan Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri mengungkapkan dugaan keterlibatan anak dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Bahwa pada angka 1 dan 3 Nota Dinas Nomor: 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yasin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta [Direktur Alat dan Mesin Pertanian] dalam pengaturan proyek di Kementan," terang Syamsuddin.

Selain itu, ada pula barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi Pimpinan KPK, Agenda Nomor: LD-1231/02 Intern/04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan Nota Dinas Deputi INDA [Informasi dan Data] Nomor: 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pelimpahan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian TA 2019-2020.

Berdasarkan fakta tersebut, Syamsuddin menilai seharusnya Firli menghindari komunikasi langsung atau tidak langsung dengan SYL. Kendati demikian, Firli justru menunjukkan contoh tidak baik sebagai pimpinan KPK.

"Menimbang, bahwa pertemuan-pertemuan dan komunikasi yang dilakukan oleh terperiksa [Firli Bahuri] dengan saksi Syahrul Yasin Limpo seharusnya diberitahukan kepada pimpinan yang lain karena pertemuan-pertemuan dan komunikasi-komunikasi yang dilakukan terperiksa tersebut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas terperiksa sebagai Ketua KPK, mengingat seperti telah diuraikan di atas ada telaahan yang dibuat oleh Direktorat PLPM yang kemudian pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi agar dilakukan penyelidikan terbuka sesuai Nota Dinas Nomor: 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang dugaan TPK di Kementan yang juga telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yasin Limpo dan saksi Syahrul Yasin Limpo saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian," kata Syamsuddin.

Lihat Juga : Daftar Aset Firli Tak Dilaporkan ke LHKPN: Apartemen hingga Tanah

Tuding Kapolda Metro Karyoto

Firli turut menuding mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto membocorkan penggeledahan rumah dinas mantan Menteri Pertanian SYL. Tudingan itu ditertera dalam klarifikasi Firli yang dibacakan Majelis Etik Dewas KPK.

Mulanya, Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan Firli mengetahui dan pernah memberikan disposisi Nota Dinas Deputi Informasi dan Data (INDA) Nomor: 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pelimpahan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di Lingkungan Kementerian Pertanian TA 2019-2020.

Adapun Firli adalah pimpinan KPK terakhir yang memberikan disposisi agar Deputi Penindakan melakukan lidik terbuka.

Lalu, Karyoto, yang saat itu menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi, disebut mengabaikan disposisi tersebut dengan tidak menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik).

"Bahwa terkait dengan ditemukannya lembar informasi bagi Pimpinan KPK, Agenda Nomor: LD-1231/02.Intern/04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan Nota Dinas Deputi INDA Nomor: 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 pada saat penggeledahan di rumah dinas saksi Syahrul Yasin Limpo, menurut terperiksa ada yang membocorkan kepada saksi Syahrul Yasin Limpo yaitu dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi saat itu yaitu Sdr. Karyoto," kata Harjono membacakan klarifikasi Firli.

Selama proses berjalan, Firli sering menuding Karyoto. Menurut dia, proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya tidak murni sebagai penegakan hukum. Firli menilai ada kepentingan Karyoto.

Tudingan itu termuat dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Firli ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.

Lihat Juga : BREAKING NEWS Divonis Langgar Etik Berat, Firli Bahuri Diminta Mundur dari KPK