Wakil Ketua TKN Raja Juli Respons Nirina soal Berantas Mafia Tanah

Tim Kampanye Nasional (TKN) memastikan komitmen paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penyelesaian isu masalah mafia tanah yang membuat Nirina Zubir mundur mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024.

"Saya kira (komitmen) kami kuat ya, terutama karena saya bagian dari ATR/BPN," kata Wakil Ketua TKN Raja Juli Antoni di Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Raja Juli yang kini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengklaim Prabowo dan Gibran serius memberantas masalah mafia tanah dan akan melanjutkan program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gagasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Ya saya kira memang Pak Prabowo sudah sejak awal dengan mas Gibran kan ingin melanjutkan program Pak Jokowi. Jadi nanti insyaallah tinggal sekitar 6 juta bidang lagi yang akan diteruskan oleh Pak Prabowo atau Gibran [apabila menang Pilpres 2024]," kata Raja.

Menurut Raja Juli, program PTSL Jokowi efektif mempersempit ruang gerak para pelaku mafia tanah.

Raja Juli menyebut para pelaku praktik mafia tanah umumnya mengincar bidang-bidang lahan yang tak jelas kepemilikannya. Namun, berkat program PTSL, klaimnya, sekarang ini sebanyak 110 juta bidang tanah telah terdaftar dan bersertifikat.

"Dan sekarang masif kita melakukan program itu, nah ruang gerak mafia tanah semakin kecil karena tidak ada lagi tanah yang ada gap dan overlap. Nah itu bagian dari upaya kita melakukan pemberantasan mafia tanah," imbuhnya.

"Saya enggak tahu persentasenya ya tapi bahwa ada perubahan kebijakan yang luar biasa di tangan Pak Jokowi untuk pendaftaran tanah ini," sambung Raja Juli.

Lebih jauh, Raja Juli mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Nirina yang mendeklarasikan mundur mendukung paslon sebagai hak konstitusionalnya.

Di samping itu, Wamen ATR, Raja Juli memastikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak tinggal diam atas persoalan ini.

"Sebagai wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya allah akan dapat titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai mendeklarasikan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd, " katanya.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).