Kabaharkam Bicara Netralitas Polri di Pemilu Usai Disinggung Megawati

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran angkat suara soal netralitas Polri dalam Pemilu 2024 usai disinggung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Fadil menyebut masalah netralitas telah diatur dalam UU Kepolisian. Selain itu, Peraturan Kapolri juga telah mengatur soal netralitas anggota Polri.

Lihat Juga : Dudung Kritik Pidato Megawati Soal Netralitas TNI, PDIP Buka Suara

"Para komandan, para pimpinan dalam berbagai kesempatan dan waktu selalu memberi penekanan agar polisi berada di tengah tugas kita," kata Fadil kepada wartawan, Rabu (7/2).

"Tugas kami adalah pengamanan kontestasi, jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan pemilu," lanjutnya.

Fadil menyampaikan pihaknya juga sudah memiliki berbagai ruang atau saluran untuk melapor jika ada anggota Polri yang tidak netral selama gelaran Pemilu 2024.

Lihat Juga : Anies Respons Kasus Netralitas ASN: Intervensi Ada Ongkosnya

"Kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam, ada Itwasum, di luar saya kira demikian juga ada ruang untuk menyampaikan," ucap dia.

Lebih lanjut, Fadil turut menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menginstruksikan untuk memberikan saksi jika ada anggota yang terbukti tidak netral.

"Kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan jika ada pelanggaran apapun itu pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku," tutur Fadil.

Lihat Juga : Mega Desak Aparat Netral di Pemilu 2024, Kekuasaan di Tangan Rakyat

Sebelumnya, Megawati menyinggung netralitas Polri dan TNI dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan di hadapan para pendukungnya saat kampanye akbar capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2).

"Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu," kata Megawati.