Massa Aksi Usai DPR Tunda Sahkan RUU Pilkada: Hitung Kekuatan Rakyat

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap penundaan pengesahan RUU Pilkada di DPR RI bukan hanya soal waktu. Ia meminta pembahasan RUU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga dihentikan.

"Kita akan tunggu sampai perkembangan selanjutnya, karena hari ini katanya ada penundaan sidang, mudah-mudahan penundaan pembahasan bukan penundaan waktu, kita tunggu," kata Said di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Said mengatakan aksi demonstrasi hari ini baru permulaan. Ia mengancam aksi bakal dilakukan di hari-hari ke depan. Said meminta DPR untuk tidak menantang keberanian masyarakat.

"DPR RI harus memperhitungkan kekuatan masa rakyat, karena kali ini telah terjadi demokrasi yang dibajak oleh DPR RI, kami rakyat setidak-tidaknya bersama partai buruh mengingatkan DPR RI jangan sampai kejadian massa rakyat makin membesar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan DPR untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan putusan MK.

"Jangan ketika menguntungkan dan mengenakkan mereka kelompok koalisi-koalisi itu mereka nyatakan ini keadilan, ketika mereka tidak suka karena dianggap merugikan mereka, mereka cepat melakukan sidang sidang," katanya.

Hingga berita ini ditulis, massa demonstrasi dari berbagai elemen bergantian berorasi.

Aksi ini buntut sikap pemerintah dan DPR yang telah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.