PGI Minta Pemerintah Berhemat Bukan Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan pemerintah seharusnya melakukan penghematan dan menutup celah korupsi jika membutuhkan dana tambahan.

Gomar menyebut menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen seharusnya langkah terakhir pemerintah.

Menurutnya, pemerintahan gemuk saat ini adalah pemborosan yang tak perlu dan rakyat yang terbebani.

"Korupsi yang menggurita yang menderita rakyat juga. Kenaikan PPN menurut saya mestinya langkah terakhir kalau kedua hal di atas sudah dilakukan serius," kata Gomar saat dihubungi, Selasa (24/12).

Gomar mengaku telah mempertanyakan rencana kenaikan PPN itu kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono beberapa waktu lalu.

"Saya memahami pemerintah butuh dana untuk meneruskan pembangunan dan mengelola negara. Dan untuk itu pemerintah menggenjot pemasukan lewat pajak," ujarnya.

Gomar merasakan beban masyarakat dari waktu ke waktu yang semakin berat, terlebih dengan perekonomian dunia yang melemah sejak pandemi. Menurutnya, rakyat kini sedang meradang.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa membandingkan besaran PPN Indonesia dengan negara maju seperti USA atau Eropa Barat.

"Di sana selain tingkat penghasilan sudah sangat tinggi, negara juga sudah menyediakan berbagai fasilitas yang sangat memungkinkan penduduk hidup nyaman tanpa ada pembayaran ekstra lagi. Berbagai fasilitas umum tersedia baik. Sangat kontras dengan di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah akan memberlakukan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan kenaikan PPH ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.