SE Mendagri: Anggaran Retreat Kepala Daerah Sepenuhnya Ditanggung APBN

Berdasarkan SE sebelumnya, pemda diketahui disebut mempersiapkan agar pasangan kepala daerah terpilih mereka bisa ikut retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Akmil, Magelang, Jateng.

Berdasarkan SE Mendagri 11 Februari lalu, disebutkan pemda harus menyetor biaya akomodasi dan konsumsi untuk Kepala Daerah sebesar Rp 2.750.000 per hari atau Rp 22 juta untuk delapan hari. Biaya tersebut harus ditransfer sebelum kegiatan berlangsung.

Lihat Juga : Calon Kepala Daerah Masih Berperkara di MK Tak Diajak Retreat Prabowo

Namun, belum semua daerah mentransfer biaya retreat hingga akhirnya keluar SE Mendagri yang baru. Salah satu daerah yang belum mentransfer itu adalah Pemkot Solo, Jawa Tengah.

"Kemarin memang ada cost (biaya) yang harus dibayarkan sebesar itu tadi. Rp 2,750 juta per hari," kata Sulis saat ditemui CNNIndonesia.com di Balai Kota Solo, Kamis (13/2).

Kemudian, pada Kamis siang pihaknya menerima informasi bahwa pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi untuk retret kepala daerah ditangguhkan.

"Tapi tadi baru saja terinfo kalau itu di-pending dulu untuk setoran dari daerah. Masih menunggu arahan dari mendagri dulu," kata Sulis.

Pemkot Solo pun menyambut positif informasi tersebut. Apalagi, Pemkot Solo memang belum mentransfer biaya retret tersebut.

"Oh, ditangguhkan. Ya sudah, toh kita juga belum membayar," kata Sulis.

Lihat Juga : Menag Potong Insentif Guru-Ustaz di Kemenag Imbas Efisiensi Anggaran

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan urgensi pelaksanaan retreat kepala daerah di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Ia menilai retreat yang dijadwalkan digelar pada 21 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang ini untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Retreat calon kepala daerah terpilih ini urgen untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten," kata Prasetyo ke CNNIndonesia.com, Kamis.

Prasetyo berpendapat lewat retreat itu, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat akan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pemerintah pusat.

Ia menyebut program pemerintah pemerintah yang memiliki urgensitas tinggi, termasuk retreat harus tetap dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran ini.

"Senapas nanti di dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah," ucapnya.

Lihat Juga : Pemerintah Buka Suara soal Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi