Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat tentang Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.
SE Mendagri nomor 200.5/629/SJ itu diteken Tito pada Kamis, 13 Februari 2025. SE itu menyatakan anggaran retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
Surat ini juga untuk mengoreksi SE Mendagri sebelumnya yang bernomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025. Sebelumnya SE pada 11 Februari itu menyatakan pembiayaan retreat kepala daerah ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemda, namun SE terbaru menyatakan sepenuhnya dibiayai APBN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri," bunyi isi surat edaran yang terbaru tersebut.
Dihubungi terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto telah membenarkan surat edaran terbaru yang diteken Tito pada hari ini.
"Betul," kata Bima, Kamis (13/2).
Bima mengatakan agenda pembekalan tersebut akan diambil dari anggaran Kemendagri, karena pihaknya memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.
"Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan anggaran retreat ratusan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah berasal dari Kemendagri dan pemda.
"Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah," kata Hasan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2), ""Detailnya tapi tanya sama Kemendagri."
Terkait rencana cost sharing itu, Bima mengatakan Mendagri Tito yang akhirnya memutuskan biaya kepala daerah ikut retreat itu tak dibebankan juga ke pemda lewat APBD.
Dia menjelaskan selama ini memang untuk pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur daerah biasanya dilakukan dengan pola burden sharing atau pembagian antara kementerian dan pemerintah daerah.
Ia mengatakan selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran pemda termasuk kepala daerah. Di satu sisi, juga ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas.
"Namun kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian Dalam Negeri demi meningkatkan kapasitas kepala daerah terpilih yang tidak semuanya dari latar belakang birokrat," kata Bima.
"Kemendagri yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah dengan menggunakan anggaran Kemendagri. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," tambahnya.
Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21 Februari 2025 mendatang. Sehari sebelumnya Prabowo melantik ratusan kepala daerah yang tak ada perkara hasil pemilu lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Halaman selanjutnya: Urgensi kepala daerah...
Urgensi Retreat Kepala Daerah
Ilustrasi. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pembekalan pada kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Berdasarkan SE sebelumnya, pemda diketahui disebut mempersiapkan agar pasangan kepala daerah terpilih mereka bisa ikut retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Akmil, Magelang, Jateng.
Berdasarkan SE Mendagri 11 Februari lalu, disebutkan pemda harus menyetor biaya akomodasi dan konsumsi untuk Kepala Daerah sebesar Rp 2.750.000 per hari atau Rp 22 juta untuk delapan hari. Biaya tersebut harus ditransfer sebelum kegiatan berlangsung.
Namun, belum semua daerah mentransfer biaya retreat hingga akhirnya keluar SE Mendagri yang baru. Salah satu daerah yang belum mentransfer itu adalah Pemkot Solo, Jawa Tengah.
"Kemarin memang ada cost (biaya) yang harus dibayarkan sebesar itu tadi. Rp 2,750 juta per hari," kata Sulis saat ditemui CNNIndonesia.com di Balai Kota Solo, Kamis (13/2).
Kemudian, pada Kamis siang pihaknya menerima informasi bahwa pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi untuk retret kepala daerah ditangguhkan.
"Tapi tadi baru saja terinfo kalau itu di-pending dulu untuk setoran dari daerah. Masih menunggu arahan dari mendagri dulu," kata Sulis.
Pemkot Solo pun menyambut positif informasi tersebut. Apalagi, Pemkot Solo memang belum mentransfer biaya retret tersebut.
"Oh, ditangguhkan. Ya sudah, toh kita juga belum membayar," kata Sulis.
[Gambas:Photo CNN]
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan urgensi pelaksanaan retreat kepala daerah di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Ia menilai retreat yang dijadwalkan digelar pada 21 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang ini untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Retreat calon kepala daerah terpilih ini urgen untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten," kata Prasetyo ke CNNIndonesia.com, Kamis.
Prasetyo berpendapat lewat retreat itu, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat akan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pemerintah pusat.
Ia menyebut program pemerintah pemerintah yang memiliki urgensitas tinggi, termasuk retreat harus tetap dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran ini.
"Senapas nanti di dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah," ucapnya.
