Generasi Pengangguran dan Setumpuk Masalah Bonus Demografi RI

Dalam menghadapi bonus demografi itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengatakan pemerintah dapat mempersiapkannya dengan membuat kebijakan di berbagai sektor yang fokus pada employment creation.

Ia menyebut saat ini tingkat pengangguran terselubung dan menganggur penuh di Indonesia masih tinggi. Didik menekankan bahwa ini merupakan permasalahan yang berat dan harus segera diselesaikan.

"Kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif: Kebijakan dari pemerintah harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas," kata Didik kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan bahwa yang jadi persoalan serius di Indonesia saat ini ialah banyaknya penduduk usia produktif yang belum memiliki pendidikan memadai atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Lihat Juga : ANALISIS Segudang Bahaya Intai RI Jika Keran Impor Dibuka Jor-joran Tanpa Kuota

Didik menyebut angka pengangguran tinggi khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi dan SMK terjadi karena mismatch antara lulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

Ia pun menekankan bahwa penting bagi pemerintah untuk melakukan penguatan pendidikan vokasi di daerah-daerah serta membuka bidang baru seperti ekonomi kreatif dan digital, ekonomi lingkungan dan ekonomi sirkular.

"Untuk penguatan sektor industri kreatif dan digital, pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung pertumbuhan startup, UMKM digital, dan industri berbasis teknologi. Memperluas akses internet dan literasi digital, terutama di daerah tertinggal," kata Didik.

Senada dengan Didik, Bona mengatakan pemerintah harus melaksanakan sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar.

Ia menyebut pemerintah dapat bekerja sama dengan industri untuk menyusun kurikulum pendidikan yang relevan.

Bona pun menegaskan bahwa tantangan bonus demografi tidaklah sebatas jumlah tenaga kerja belaka, tetapi juga kualitasnya.

"Kolaborasi ini dapat mencakup pelatihan guru dan penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis industri," ucap Bona.

Selain itu, Bona juga mengatakan bahwa pemerintah harus mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda.

Ia menyebut inisiatif kewirausahaan harus didorong karena dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lihat Juga : 5 Hari Banjir di Barito Utara Kalteng, 60 Ribu Warga Terdampak

Sektor potensial topang bonus demografi

Bona memprediksi akan ada sejumlah sektor industri yang akan menjadi penopang utama dalam menghadapi bonus demografi.

Pertama ialah UMKM atau sektor informal memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Bona menyebut UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Maka bagaimana meningkatkan kelas (scaling up) UMKM menjadi sektor formal adalah kunci utama sebagai penopang utama sektor kerja dalam menghadapi bonus demografi," ujarnya.

Kedua, sektor manufaktur dan pertanian yang bersifat padat karya. Bona menyebut sektor industri ini berpotensi besar menyerap tenaga kerja muda. Khususnya juka didukung modernisasi dan pelatihan keterampilan.

Data BPS 2023 mencatat sektor manufaktur menyumbang 19,2 persen terhadap PDB nasional dan mempekerjakan sekitar 15 juta orang.

Kemudian, sektor teknologi dan layanan digital. Industri ini diproyeksikan tumbuh pesat seiring transformasi digital.

Bona mengatakan sektor ini menawarkan peluang kerja bagi generasi muda, khususnya yang terampil di bidang STEM.

"Kementerian Komunikasi mencatat kebutuhan 600.000 talenta digital per tahun hingga 2030, menunjukkan potensi besar sektor ini dalam menyerap tenaga kerja," ucap dia.

Lalu, industri kreatif dan pariwisata. Bona mengatakan sektor ini dapat menyerap tenaga kerja muda yang kreatif dan adaptif.

Data Kemenparekraf pada 2022 menyebutkan bahwa ekonomi kreatif menyumbang 7,44 persen terhadap PDB, atau sekitar Rp1.300 triliun.

Terakhir, sektor kesehatan dan perawatan. Bona menyebut sektor ini sangat potensial seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan dampak dari pandemi.

"Kementerian Kesehatan melaporkan kebutuhan tambahan 1,5 juta tenaga kesehatan profesional hingga 2030 untuk memenuhi standar WHO, yang saat ini hanya 4,1 dokter per 10.000 penduduk (2022)," kata Bona.