Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman kembali ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak lama setelah bebas dari masa hukuman enam tahun penjara akibat perkara suap dan gratifikasi.
Saat ini, Nurhadi menyandang status tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga berkaitan dengan pengurusan perkara di lingkungan MA.
"Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/6) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penangkapan dilakukan oleh tim penyidik pada Minggu (29/6) dini hari. Nurhadi langsung dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, tempat di mana ia baru saja menyelesaikan hukuman sebelumnya.
Nurhadi dalam kasus sebelumnya telah dijatuhi vonis enam tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi senilai total Rp 83 miliar. Putusan itu dijatuhkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4147 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 24 Desember 2021. Selain itu, ia juga dikenai denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan.
Dalam kasus tersebut, Nurhadi divonis bersalah bersama menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto, senilai Rp45,7 miliar. Suap itu diberikan sebagai imbalan agar Nurhadi dan Rezky membantu pengurusan perkara perdata antara PT MIT dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), terkait sengketa sewa depo kontainer di atas lahan seluas lebih dari 80 ribu meter persegi.
Selain itu, Nurhadi juga terbukti menerima gratifikasi total Rp37,2 miliar dari lima pihak dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan Denpasar. Lima orang tersebut yakni Handoko Sutjitro sebesar Rp2,4 miliar, Renny Susetyo Wardani Rp2,7 miliar, Donny Gunawan Rp7 miliar, Freddy Setiawan Rp23,5 miliar, dan Riadi Waluyo Rp1,68 miliar.
Sebelum tertangkap, Nurhadi sempat masuk dalam daftar buronan KPK selama tiga bulan setelah lima kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Rumahnya di kawasan Hang Lekir, Jakarta Selatan, digeledah penyidik. Dalam penggeledahan itu, sang istri, Tin Zuraida, diduga merobek dokumen dan membuangnya ke toilet. KPK juga menyita uang tunai Rp1,7 miliar dari rumah tersebut.
Pelarian Nurhadi berakhir pada Juni 2020. Ia ditangkap penyidik KPK di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan, usai buron selama 180 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu dilakukan setelah serangkaian penggeledahan di Jakarta, Tulungagung, Surabaya, dan Bogor.
Dari hasil penggeledahan, KPK menemukan belasan mobil mewah di sebuah vila di kawasan Ciawi, Bogor, yang diduga milik Nurhadi. Selain itu, ia diduga mengalihkan kekayaan hasil korupsi ke sejumlah aset seperti tanah dan bangunan di Jakarta dan Bogor, kebun sawit seluas 134 hektare di Padang Lawas, serta lahan perkebunan 39,5 hektare di daerah yang sama. Ia juga diduga memiliki koleksi kendaraan mewah seperti Ferrari F430 Scuderia dan F458 Spider, serta jam tangan mewah Richard Mille, Audemars Piguet, dan Patek Philippe, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Tak hanya itu, Nurhadi juga disinyalir mengalihkan kekayaannya melalui orang-orang terdekat seperti istri, anak, menantu, hingga orang kepercayaannya.
Baca di halaman selanjutnya >>>
Jejak Nurhadi Bolak-Balik Masuk Penjara
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman kembali ditangkap oleh KPK tak lama usai bebas dari penjara. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bahkan menyebut Nurhadi kerap menukar uang dalam jumlah besar di money changer kawasan Cikini dan Mampang. Ia mendesak KPK menjerat Nurhadi dengan Pasal TPPU, sembari menyertakan salinan tiga kuitansi pembelian apartemen di District 8, Jakarta Selatan, atas nama istrinya dengan total nilai ratusan juta rupiah.
"Di tengah merebaknya virus corona, copy kuitansi telah disampaikan kepada KPK via email Pengaduan Masyarakat KPK sebagaimana terdapat dalam foto screenshot," kata Boyamin kepada wartawan, Jum'at (27/3).
Pada Oktober 2020, Nurhadi dan Rezky mulai diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan dakwaan menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah. Jaksa KPK menuntut Nurhadi 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp83 miliar. Sementara Rezky dituntut 11 tahun penjara dan denda serupa.
Namun, dalam sidang pembacaan putusan pada Maret 2021, PN Jakpus menjatuhkan vonis lebih ringan, yakni enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan setelah kuasa hukum dan penasihat Nurhadi-Rezky mengajukan pledoi untuk membebaskan atau setidaknya mengurangi hukuman keduanya.
PN Jakpus mengungkap alasan keringanan putusan dikarenakan Nurhadi memiliki jejak yang menunjukkan tidak pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, hingga berjasa dalam mengembangkan dan memajukan MA. dan Rezky belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga, perbuatan mereka telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung.
Meski begitu, PN Jakpus turut menyebut perbuatan Nurhadi dalam kasus ini mencoreng nama baik MA.
Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Juni 2021 dengan menerima permintaan banding dari jaksa dan penasihat hukum para terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding, menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.
Sementara MA pada Desember 2021 menolak kasasi jaksa dan tuntutan yang meminta Nurhadi uang pengganti sebesar Rp83 miliar, sehingga vonis enam tahun penjara terhadap keduanya dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
Meski KPK mengajukan kasasi, hasilnya tetap sama, Nurhadi tak diwajibkan membayar uang pengganti.
Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 serta 65 ayat (1) KUHP.
Kini, baru saja selesai menjalani masa hukumannya, Nurhadi kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU. Tim penyidik melakukan penangkapan langsung di Lapas Sukamiskin, Bandung pada dini hari. Meski begitu, belum ada penjelasan lebih lanjut secara detail dari KPK mengenai konstruksi perkara TPPU yang kembali menjerat Nurhadi.
"Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan MA," pungkas Budi.