Penasihat Hukum Ungkap 5 Poin Kejanggalan Vonis Tom Lembong

4. Pendekatan ekonomi kapitalis

Ari menyoroti salah satu pertimbangan memberatkan Tom yang disampaikan oleh majelis hakim, yakni mengenai kebijakan dengan pendekatan ekonomi kapitalis.

Menurut dia, pertimbangan tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan majelis hakim karena dibuat tidak berdasarkan fakta persidangan, bahkan dalam dakwaan dan/atau tuntutan jaksa sekalipun tidak pernah dibunyikan.

Ari bilang pertimbangan ideologis tidak dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana, apalagi pertimbangan yang dapat memberatkan putusan.

"Pelibatan koperasi, UMKM, dan terciptanya coattail effect yang berujung pada penerimaan negara yang lebih banyak dan bermanfaat sesuai keterangan para ahli di persidangan," ujarnya.

Lihat Juga : Peran 8 Tersangka Baru Korupsi Kredit Sritex yang Ditetapkan Kejagung

5. Preseden buruk

Ari juga menyoroti putusan hakim yang menyebut Tom Lembong tidak menikmati keuntungan dari korupsi impor gula. Atas dasar itu, hakim tidak membebankan uang pengganti kepada Tom dengan menggugurkan delik Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang disematkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Ari, kliennya yang tidak menikmati keuntungan pribadi seharusnya bebas dari segala tuntutan jaksa.

Ari mengaku khawatir putusan terhadap Tom akan menjadi preseden buruk ke depan karena bisa berdampak pada tidak beraninya para pemangku kebijakan, baik sektor pemerintahan/BUMN atau swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, untuk mengambil suatu keputusan karena terjerat ancaman pidana serupa.

Putusan hakim terhadap Tom dinilai akan membuat rasa takut dalam pengambilan keputusan sehari-hari di masyarakat, terlebih dalam kondisi tertentu yang secara urgensi perlu diambil.

"Negara secara umum akan dirugikan dalam berbagai sektor, baik hukum maupun bisnis yang dapat memasung kesejahteraan hidup orang banyak," kata Ari.

Lihat Juga : Kejagung Ungkap 2 Klaster Korupsi di Kasus Fasilitas Kredit PT Sritex

Tom Lembong divonis dengan pidana 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ingin Tom dihukum dengan 7 tahun penjara.

Menurut hakim, salah satu hal memberatkan di balik hukuman tersebut adalah Tom terkesan mengedepankan sistem ekonomi kapitalis dibandingkan sistem demokrasi ekonomi dan Pancasila saat menerbitkan izin impor gula untuk delapan perusahaan swasta.

Tom saat menjabat Menteri Perdagangan disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan asas kepastian hukum dan meletakkan hukum dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan khususnya gula.

Lalu Tom disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah, terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atau kebutuhan bahan kebutuhan pokok berupa gula kristal putih.

Tom saat menjadi Menteri Perdagangan disebut telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Sedangkan hal meringankan adalah Tom belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil korupsi yang dilakukan, bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan, serta ada uang yang dititipkan pada saat proses penyidikan ke penyidik Kejaksaan Agung.