KPK Geledah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) pada hari ini.

Upaya paksa tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024.

"Hari ini tim sedang lakukan giat penggeledahan di Kementerian Agama, Ditjen PHU, terkait perkara dugaan TPK kuota haji Indonesia dalam rangka penyelenggaraan haji pada Kemenag tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Budi mengatakan kegiatan tersebut masih berjalan sehingga belum bisa menyampaikan barang bukti yang dicari dan disita.

"Saat ini masih berlangsung. Nanti kami akan update hasil geledahnya," ungkap dia.

KPK menaikkan status penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke tahap penyidikan lewat ekspose pada Jumat (8/8).

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.

KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan lebih dari 100 agen perjalanan atau travel haji dan umrah diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan.

"Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100," kata Asep, Selasa (12/8) malam.