Legislator Gerindra Sebut Banyak Tambang Ilegal di Papua

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Ia meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR soal komitmen pemerintah menindak tambang ilegal.

"Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka terang-benderang tambang Ilegal yang masih marak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia," kata Yan dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8).

Ia mengungkap beberapa lokasi yang masih ada tambang ilegal seperti di Papua Barat, tepatnya di Kampung Wasirawi, Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari.

Lalu di Kabupaten Waropen, Papua; Kabupaten Nabire, Papua Tengah; Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan; Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

"Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah," kata Yan.

Ia mengatakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.

"Sehingga semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan dikelola oleh oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi, tapi mengatasnamakan masyarakat setempat atau masyarakat adat," katanya.

Politikus Gerindra menduga adanya indikasi pembiaran oleh aparat hingga kementerian terkait dalam penanganan tambang ilegal.

"Jadi pada prinsipnya ada indikasi terjadi proses pembiaran. Hingga saat ini belum dilakukan penertiban dan ada indikasi keterlibatan oknum-oknum tertentu di kementerian atau lembaga terkait," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberi peringatan keras ke jenderal hingga mantan jenderal TNI dan polisi yang membekingi tambang ilegal.

Ia mengingatkan pemerintah tak segan menindak pelanggar hukum, tak peduli siapa yang ada di belakangnya.

"Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat. Jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).

Prabowo menegaskan akan menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.

Ia bahkan mengaku telah mengantongi laporan dari aparat, hingga saat ini ada sekitar 1.063 tambang ilegal.

"Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ucap dia.