Anwar Abbas: Prabowo Ini Apes, Warga Ngeluh Birokrasi Penuh KKN

Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM Anwar Abbas merespons gelombang kemarahan rakyat yang dituangkan lewat aksi demonstrasi di daerah-daerah Indonesia.

Ia menegaskan rakyat saat ini menginginkan pemerintah untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap menjadi akar persoalan bangsa.

"Pak Prabowo ini apes, itu saja kesimpulan saya. Sebenarnya masalah ini sudah terjadi dari dulu. Yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kan adalah birokrasi kita penuh dengan KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu penyakit itu sudah luar biasa, tidak hanya sekarang, sejak dari dulu," kata Anwar Abbas dalam 'Inside Politics' CNN Indonesia TV, Selasa (2/9).

Ia mengutip pandangan eks Ketua MK Mahfud MD yang membandingkan praktik korupsi pada masa Orde Baru dan Reformasi. Menurutnya, jika di era Orde Baru korupsi hanya terjadi di eksekutif, maka pada era Reformasi justru merambah ke seluruh lembaga negara, yakni legislatif dan yudikatif.

"Bahkan Mahfud MD mencoba membuat perbandingan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Apa beda Orde Baru dengan Orde Reformasi? Kata beliau, kalau di zaman Orde Baru, korupsi itu hanya ada di lembaga eksekutif. Sementara di era Reformasi, sudah menjalar ke lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Jadi, reformasi ini sudah membawa malapetaka menurut saya. Karena di era Reformasi inilah yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) berkembang biak," ujarnya.

Lihat Juga : Muhammadiyah Minta Penyampaian Aspirasi Tak Dinodai Kekerasan

Ia menilai transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa keresahan utama masyarakat bukan sekadar soal pergantian rezim, melainkan tuntutan mendasar untuk mengakhiri praktik KKN.

"Begitu terjadi pergantian rezim dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, tiba-tiba meletus kayak seperti ini. Sebenarnya intinya yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah hentikan KKN. Hentikan korupsi, kolusi, nepotisme," tegasnya.

Langkah Prabowo belum menyentuh akar persoalan

Terkait respons pemerintah yang menyoroti kenaikan pangkat polisi yang terluka dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk penghargaan, Anwar menilai langkah tersebut belum cukup menyentuh persoalan jangka panjang.

"Kalau menurut saya ada tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, saya terus terang saja melihat yang sangat penting sekarang adalah kira-kira apa sih tuntutan dari masyarakat ini? Mereka minta supaya KKN dihentikan. Yang kedua supaya hukum ditegakkan," ujar Anwar.

Lihat Juga : ANALISIS Salah 'Garuk' Pemerintah Respons Gelombang Demo Rakyat

Selain isu hukum dan korupsi, ia juga menyoroti kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Ia mencontohkan tingginya angka pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan.

"Pencari kerja luar biasa, PHK juga luar biasa. Saya sangat terkejut sekali ketika Pak Jusuf Kalla mengatakan perusahaan beliau memerlukan 20 insinyur, yang melamar 23 ribu, coba bayangkan. Berarti sudah ada masalah dalam dunia perekonomian kita dan dalam dunia pendidikan kita. Berarti antara dunia pendidikan kita dengan dunia usaha kita tidak nyambung, tidak ada link and match. Oleh karena itu, bagi saya yang terpikir ini harus diselesaikan secara bersama-sama," paparnya.

Menurut Anwar, seluruh elemen bangsa harus bekerja sama dengan penuh kesungguhan untuk memperbaiki kondisi.

Anwar menekankan bahwa membangun bangsa tidak bisa hanya diserahkan kepada satu institusi. Sinergi antara rakyat, pemerintah, legislatif, dan aparat penegak hukum diperlukan agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan berakhlak.

"Oleh karena itu diperlukan sistem. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh pemerintah saja. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh polisi saja. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh DPR saja. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh rakyat saya. Rakyat perlu pemerintah, rakyat perlu DPR, rakyat perlu polisi," kata Anwar.

"Oleh karena itu, semua elemen bangsa ini harus bekerjasama dalam membangun negeri, supaya negeri ini bisa menjadi negeri yang sesuai dengan kita harapkan dan idam-idamkan. Jadi maju, tapi juga tidak hanya sekedar maju, adil dan berakhlak," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Sesalkan Aksi Represif Aparat di Unisba & Unpas Bandung