PBB Desak Usut Korban Jiwa saat Demo Agustus, Istana Buka Suara

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons desakan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap cara aparat menangani serangkaian demonstrasi yang berlangsung di Indonesia.

"Presiden kan memang sudah mengarahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa, kan memang sudah ada perintahnya," kata Hasan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).

Hasan menyampaikan saat ini aparat kepolisian juga tengah menjalankan instruksi presiden itu.

"Memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak terukur," ucapnya.

Hasan mengaku bahwa tanpa desakan PBB pun Pemerintah RI telah memberikan atensi atas hal tersebut.

Gelombang demonstrasi memprotes gaji tunjangan DPR RI berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia dalam sepekan terakhir. Di beberapa titik terjadi bentrok antara polisi dan massa hingga menelan korban jiwa.

Salah satu insiden yang mendapat sorotan adakah tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan karena dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus lalu.

Data terbaru dari Komnas HAM, ada 10 kroban meninggal dunia dalam demo yang terjadi di berbagai daerah, 25-31 Agustus 2025. Para korban tercatat dari daerah Jakarta, Tangerang, Solo, Yogyakarta, Makassar hingga Manokwari Papua. 

OHCHR mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hukum HAM internasional dalam rangkaian kejadian pada sepekan terakhir di Indonesia ini.

"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," kata juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani melalui rekaman video eksklusif kepada CNN Indonesia pada Senin (1/9) malam.

Shamdasani menegaskan aparat keamanan Indonesia, terutama dalam hal ini polisi dan TNI, wajib menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi sembari menjaga ketertiban, serta menangani massa sesuai dengan norma dan standar internasional.