Aliansi Perempuan Gelar Aksi Damai di Depan Gedung DPR

Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9).

Pantauan CNNIndonesia.com, mereka menggelar aksi tepat di depan gerbang utama kompleks parlemen.

Massa aksi kompak mengenakan baju bernuansa pink. Di lokasi terpantau banyak juga aksi kolektif membagikan makanan dan minuman gratis kepada massa aksi.

Terdapat sekitar ratusan massa aksi yang hadir ke lokasi yang didominasi oleh kaum perempuan.

Salah satu orator di atas mobil komando menuntut polisi membebaskan seluruh massa aksi yang masih ditahan.

Selain itu, mereka juga mengkritik keras kinerja pejabat negara yang dinilai gagal dalam mengurus negara.

"Karena rusaknya bangsa ini karena mereka, bukan karena rakyat Indonesia," ujarnya.

"Hidup rakyat, hidup perempuan, hidup buruh!" kata dia.

Lihat Juga : Polisi Tetapkan 10 Tersangka Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya

Penangkapan aktivis buntut gelombang demo beberapa waktu lalu telah memantik reaksi dari kalangan sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid telah menyerukan kritik dan keprihatinan atas bertambahnya jumlah kematian terkait unjuk rasa dan penangkapan atas aktivis HAM.

"Kami menyesalkan bertambahnya jumlah kematian terkait unjuk rasa pekan lalu, begitu pula dengan penangkapan Delpedro Marhaen di Jakarta, Khariq Anhar di Banten, Syahdan Husein di Bali dan dua pendamping hukum dari YLBHI masing-masing di Manado dan Samarinda," kata Usman dalam keterangannya, Selasa (3/9).

Usmanpun mengkritisi munculnya gejala pengerahan pam swakarsa yang berpotensi mendorong konflik horisontal di masyarakat.Hal itu menurutnya menunjukkan negara memilih pendekatan otoriter dan represif daripada demokratik dan persuasif. Tuduhan pun memakai pasal-pasal karet yang selama ini dikenal untuk membubuhkan kritik.

"Ini harus dihentikan. Bebaskanlah mereka," kata Usman.

Usman menekankan negara harus mengoptimalkan pendekatan pemolisian demokratis, persuasif dan dialog dengan pengunjuk rasa, sebagaimana yang diserukan Kantor HAM PBB.

Lihat Juga : 10 Korban Tewas Demo Agustus hingga Direktur Lokataru Ditangkap

Ancaman hukuman hanya memicu eskalasi ketegangan antara kepolisian dan pengkritik.Rakyat berhak berkumpul dan menyampaikan pendapat di depan umum karena itu merupakan hak asasi manusia.

"Sekali lagi, kami mendesak Polri membebaskan Delpedro, Syahdan dan ratusan pengunjuk rasa lainnya yang ditangkap hanya karena bersuara kritis sejak 25 Agustus," kata dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary di Jakarta, menyampaikan bahwa Direktur Utama Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, staf Lokataru Foundation berinisial MS, dan empat tersangka lainnya menyebarkan hasutan yang ditujukan kepada para pelajar melalui platform media sosial.

Menurut dia, hasutan yang mereka sampaikan lewat media sosial telah mendorong pelajar dan anak-anak untuk ikut melakukan kerusuhan yang bisa membahayakan keselamatan mereka di lokasi unjuk rasa.

"Pelaku DMR ini merupakan admin akun Instagram LF yang berperan melakukan kolaborasi dengan akun lainnya menyebarkan ajakan dan penghasutan kepada pelajar melalui sejumlah tagar dan postingan untuk melakukan aksi anarkis," kata Ade Ary di Jakarta,Selasa (2/9).