TAUD Bantah Tuduhan Aktivis Hasut Anak Ikut Demo Agustus

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membantah tuduhan terhadap aktivis yang ditangkap atas dugaan penghasutan pelajar dan anak-anak untuk ikut demo akhir Agustus lalu.

TAUD mengkritisi penggunaan Pasal 76H UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh kepolisian.

Lihat Juga : 9 Orang Jadi Tersangka Perusakan Polsek dan Polres di Jakarta Timur

"Jadi teman-teman, yang dilakukan klien kami itu bukan berarti adalah memprovokasi anak-anak," kata Sekar Banjaran Aji di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (6/9).

Sekar mengatakan tindakan para aktivis seperti Delpedro Marhaen yang kini berstatus tersangka itu justru melindungi anak-anak dengan memberikan pengetahuan agar mereka senantiasa berpikir kritis.

Ia menyatakan bahwa anak-anak juga berhak berkembang dengan maksimal, mereka memiliki hak untuk aktif dan bisa berpikir secara kritis.

"Dan dalam konteks itu kerja-kerja perlindungan anak itu seharusnya bisa berjalan karena adanya demokrasi. tanpa adanya demokrasi kerja-kerja perlindungan anak tidak akan terjadi," ucapnya.

Lihat Juga : Polisi Tuding Pelajar Dibayar untuk Ikut Demo 25-31 Agustus di Jakarta

Sekar pun menyayangkan hal itu. Ia menegaskan bahwa anak-anak juga harus didengar, bukan justru dibungkam.

"Dan apa yang dilakukan klien-klien kami adalah memberikan info, memberi pengetahuan tentang apa yang sharusnya bernegara itu dilakukan, bagaimana mempraktekkan hak bersuara itu seharusnya dilakukan," ujar dia.

Polda Metro Jaya menetapkan 43 tersangka terkait aksi perusakan dalam demo yang terjadi di Jakarta pada 25-31 Agustus. Dari jumlah itu, 38 orang sudah dilakukan penahanan.

Dari 43 tersangka itu, enam di antaranya masuk dalam klaster penghasutan. Mereka disebut menyebarkan ajakan merusak melalui media sosial dan flyer dengan menargetkan pelajar dan anak-anak untuk turun ke jalan, bahkan memanfaatkan influencer untuk memotivasi aksi tersebut.

Keenam orang itu yakni Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen (DMR) sekaligus admin akun Instagram @lokataru_foundation, Muzaffar Salim (MS) selaku staf Lokataru dan admin akun Instagram @blokpolitikpelajar, Syahdan Husein (SH) selaku admin akun Instagram @gejayanmemanggil.

Kemudian, Khariq Anhar (KA) selaku admin akun instagram @AliansiMahasiswaPenggugat, RAP selaku admin akun IG @RAP dan berperan membuat tutorial pembuatan bom molotov serta sebagai koordinator kurir di lapangan, dan Figha Lesmana (FL) selaku admin akun TikTok @fighaaaaa.

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana menyatakan para pelajar diduga dibayar untuk ikut demo di wilayah Jakarta pada pekan lalu.

"Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman penyidik. Itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini," kata Putu kepada wartawan dikutip, Jumat (5/9).