Diklat Petugas Haji Digelar Semimiliter, Kemenhaj Sebut Demi Disiplin

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah tengah mempersiapkan pelayanan perjalanan haji 2026/1447 hijriah.

Pekan ini, Kementerian Haji menggelar pendidikan dan latihan (diklat) bagi 1.636 calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Lebih dari seribu orang calon petugas haji dari berbagai latar belakang itu menjalani diklat selama 20 hari sejak Minggu (11/1) lalu.

Mengutip dari Antara, dalam diklat itu lebih dari seribu calon petugas digembleng materi seputar pelayanan haji hingga fisik dan mental ala militer.

Sabtu (17/1) pagi, seribuan pasang kaki melangkah dalam satu irama, meski belum sempurna. Seiring waktu, derap langkah perlahan mulai terdengar makin serempak, menciptakan harmoni ketegasan yang menggema.

Suara hentakan kaki itu bukan sekadar latihan fisik, melainkan simbol kesatupaduan tekad untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Di bawah komando personel TNI dan Polri, calon-calon petugas haji tersebut memulai hari dengan latihan baris-berbaris selama sepekan ini.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan diklat calon petugas haji tahun 2026 yang dilaksanakan secara semimiliter memang ditujukan untuk membangun nilai kedisiplinan, bukan hanya sekadar melatih fisik.

Usai memimpin apel pagi dan lari bersama peserta diklat di Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu pagi, Dahnil mengungkapkan ada transformasi persepsi yang signifikan dari para peserta setelah sepekan ditempa personel dari TNI dan Polri.

Menurutnya pada awalnya banyak peserta yang merasa skeptis bahkan mencibir metode pelatihan yang dianggap tidak relevan.

"Di awalnya mereka itu mencibir, mungkin wartawan juga begitu. Berpikir ini militerisme,ngapain sih Kementerian Haji dan Umrah semimiliter? Tapi faktanya, setelah satu minggu mereka lalui, yang mereka temukan justru kegembiraan," ujar Dahnil.

Bantah tudingan militerisme

Dahnil bilang diklat dengan metode semimiliter yang ketat itu adalah terobosan baru dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah asal Indonesia.

Dia menegaskan bahwa metode tersebut bukan bertujuan untuk menanamkan militerisme, melainkan untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, dan kegembiraan di antara para petugas.

Menurutnya istilah military phobia atau ketakutan berlebih terhadap hal-hal berbau militer harus dihilangkan.

Dahnil mengklaim ada nilai-nilai positif dari komunitas militer seperti kedisiplinan dan struktur komando yang rapi, yang perlu diadopsi untuk diterapkan dalam manajemen pelayanan publik. Ia memastikan bahwa pelatihan ini terukur dan seimbang.

"Yang menakutkan yang mereka bayangkan itu tidak mereka temukan. Yang ditemukan adalah kedisiplinan dan kekompakan. Jadi, jangan sampai ada military phobia. Ini adalah simbolisasi manusia terbuka," kata pria yang menjadi juru bicara Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya itu.

Meskipun fisik calon petugas haji digembleng melalui lari berjenjang mulai dari 5 kilometer hingga 7 kilometer, Dahnil memastikan aspek intelektual dan spiritual tidak dikesampingkan. Pelatihan fisik hanyalah satu bagian dari kurikulum. Setiap pagi, siang, dan malam, para calon petugas tetap menerima materi intensif mengenai bahasa Arab, fikih haji, dan manajemen perhajian.

Dengan metode tersebut, diharapkan para petugas tidak hanya siap secara pengetahuan manasik, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan fisik yang prima untuk menghadapi tantangan berat di Tanah Suci.

Wajib berseragam petugas haji saat Armuzna

Kemenhaj juga mewajibkan petugas haji 2026 tetap mengenakan seragam petugas dan tidak memakai kain ihram saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Kabag Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhaj Khalilurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memudahkan jemaah haji mengenali petugas di tengah lautan manusia.

Menurutnya, secara hukum agama atau fiqih, haji para petugas tetap sah meskipun tidak mengenakan kain ihram bagi laki-laki.

Hal itu merujuk pada prinsip Al-Hajju Arafah atau Haji adalah wukuf di Arafah. Selama petugas hadir di Padang Arafah pada waktunya, rukun haji terpenuhi.

"Jangan sampai petugas menggunakan atribut yang menyulitkan jemaah mengenali mereka. Makanya karakteristik fikih haji petugas itu beda dengan jemaah. Orientasinya adalah pelayanan," ujar Khalilurrahman di Jakarta, Kamis (15/1) seperti dikutip dari Antara.

Terkait kewajiban mabit atau bermalam di Muzdalifah dan Mina serta melontar jumrah, para petugas mendapatkan rukhsah atau keringanan syariat. Dia mengatakan ada pendapat ulama yang membolehkan petugas tidak mabit jika tugas pelayanan menuntut kehadiran penuh di pos-pos krusial.

Oleh karena itu, Khalilurrahman mengatakan para petugas haji tidak perlu khawatir atau merasa hajinya kurang sempurna.

Langkah tersebut juga sekaligus menjawab stigma publik yang kerap menuding petugas haji hanya sekadar 'nebeng' atau menumpang haji gratis.