Anggota DPR Desak Tetapkan Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah.

Ia mengingatkan karhutla di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat.

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.

Anggota DPR dari dapil Kalimantan Barat ini meminta agar pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan.

"Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam," katanya.

Daniel menyinggung dampak karhutla yang membuat sekolah diliburkan hingga menimbulkan lonjalan kasus infeksi saluran pernapasan akut.

"Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk," kata Daniel.

Daniel mendorong pemerintah segera mempercepat penanganan karhutla. Selain itu, ia mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN.

"Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kurangnya persiapan pemerintah mengantisipasi karhutla yang merupakan bencana langganan di Indonesia.

Daniel mengingatkan, dampak karhutla dirasakan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mengganggu negara tetangga.

"Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius," ujarnya.

Sementara mengenai penyebab karhutla, Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Baik bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran, maupun yang lalai hingga menyebabkan karhutla.

"Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan," ujar Daniel.

Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional untuk penanggulangan karhutla yang memang sudah dialokasikan dari anggaran Negara.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ucapnya.

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," imbuh Daniel.