Mendagri Ungkap 4 Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bagian dari upaya membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan negara-negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase tersebut dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.

Menurut Tito, ada empat komponen utama yang harus diperkuat secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9).

"Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit," katanya.

Tito menempatkan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, tingkat konsumsi berkaitan erat dengan daya beli masyarakat.

Ketika daya beli menguat, masyarakat akan lebih banyak berbelanja sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pelemahan daya beli berpotensi menekan konsumsi dan pertumbuhan.

"Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tito menekankan pentingnya memastikan anggaran pemerintah direalisasikan sesuai target.

Kemendagri, kata dia, secara berkala mengevaluasi realisasi belanja setiap daerah. Daerah dengan tingkat realisasi yang masih rendah akan mendapat perhatian dan pengingat dari pemerintah.

Dalam proses pengawasan tersebut, Kemendagri juga menurunkan tim untuk memantau realisasi belanja di daerah.
"Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta," ujarnya.

Investasi dalam negeri maupun luar negeri menjadi komponen ketiga yang perlu diperkuat. Tito menilai peningkatan investasi dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian.

Investasi dapat membuka lapangan kerja, menambah modal, sekaligus meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah diminta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

"Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup," ucapnya.
Tito menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan proses investasi berjalan lebih mudah sehingga aktivitas ekonomi di daerah ikut bergerak.

Komponen terakhir adalah menjaga agar nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.
Tito mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan orientasi pengusaha, produsen, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pasar ekspor.

Pemda juga diminta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di wilayah masing-masing yang memiliki potensi untuk menembus pasar internasional.

"Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak," tandasnya.
Tito menegaskan keempat komponen tersebut perlu dioptimalkan secara bersamaan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus meningkat dan Indonesia mampu keluar dari middle income trap.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan di Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah.