Projo Protes Sidang MK soal Ijazah Gibran: Presiden-Wapres Dwitunggal

Sekjen Projo Freddy Damanik menyebut sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 yang sedang berlangsung sekarang adalah upaya manipulasi konstitusi. 

"Saya mengatakan ini proses manipulasi terhadap konstitusi dan itu dilegitimasi dengan peraturan MK tadi," ujar Freddy dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (30/9).

Peraturan MK yang dimaksud Freddy adalah Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026.

Aturan yang diteken Ketua MK Suhartoyo pada 16 September itu menyatakan bahwa MK telah menerima permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada 10 September 2026.

Adapun permohonan yang masuk pada 10 September diajukan oleh Denny Indrayana cs yang mempersoalkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming saat menjadi calon wapres (cawapres) di Pilpres 2024.

"Jadi kalau saya ambil bahasanya Denny, sidang ini memang khusus buat Denny dan kawan-kawan. Jadi hanya untuk menampung gugatan Denny ini. Nanti di belakang hari bisa kita lihat apa kaitannya," kata Freddy.

Selanjutnya, Freddy menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran selaku presiden dan wapres adalah pasangan dwitunggal.

"Presiden dan wapres itu dwitunggal, ditetapkan melalui penetapan KPU, termasuk penetapan kemenangan itu dwitunggal," katanya.

Dalam konteks dwitunggal tersebut, Freddy mempertanyakan apakah bisa hanya wapres yang didiskualifikasi.

Freddy juga menyindir pihak-pihak yang mempermasalahkan aktivitas Gibran yang turun ke rakyat. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukan Gibran hanya bagian dari pembagian tugas.

Ia mengaku bingung dengan pihak yang mencap Gibran tidak melakukan apa-apa namun mengkritik ketika Gibran turun blusukan.

Freddy menduga ada upaya adu domba antara presiden dan wakil presiden.

"Kita bingung ini, ada pemimpin yang turun ke rakyat itu dipermasalahkan. Nah, ini sudah kacau cara berpikir kita ini ya. Kemudian, dipanas-panasi, diadu domba supaya presiden sama wakil presidennya enggak baik-baik saja," ungkapnya.

Ia menilai ada pihak yang tidak suka ketika Prabowo dan Gibran berjalan bersama.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago mengaku tak melihat pembagian tugas antara keduanya.

"Ada setting desain yang salah menurut saya sehingga orang merasakan bahwa wakil presiden lebih dekat dengan rakyat ketimbang presidennya. Bermasalah menurut saya itu," ujar Pangi, yang kerap disapa Ipang.

Ipang juga membagikan pandangannya soal respons Prabowo terkait manuver-manuver yang dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi intinya sih saya melihat belakangan Pak Prabowo udah enggak nyaman gitu, dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Wakil Presiden, saya lihat ya," ungkapnya.

Selanjutnya, ketika membahas terkait sidang gugatan Denny Indrayana Cs soal ijazah Gibran, Ipang mendorong ijazah Gibran untuk segera ditunjukkan agar tidak memperpanjang perdebatan.

Ia pun membicarakan bagaimana persoalan ijazah ini kerap dipermainkan, bahkan digunakan menjadi sebatas panggung.

"Jangan-jangan ini panggung Gibran akhirnya ujungnya 'oh Gibran dizalimi. Nah, itu yang saya lihat ujungnya. Akhirnya elektabilitas Gibrannya menyala lagi, melesat lagi, kan gitu ceritanya," ujarnya.

Pengamat politik ini kemudian membandingkan Indonesia dengan negara lain yang sudah membahas isu-isu seperti rudal dan balistik. Sedangkan, katanya, Indonesia masih berkutat dengan isu tahunan soal ijazah.