Menko Dudung Beber Tugas dari Prabowo: Ekspor Benur- Atasi Karhutla

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Dudung Abdurachman mengungkap arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dudung menyebut persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah menjadi salah satu tugas utama yang diberikan oleh Presiden.

Selain itu, kata dia, masalah ekspor ilegal khususnya terkait benih bening lobster (BBL) atau kerap disebut benur juga menjadi catatan serius.

"Ada hal-hal yang menonjol, terutama masalah karhutla, kebakaran hutan, termasuk tentang penanganan eksportir benur, ini banyak yang dilakukan secara ilegal," ujarnya usai serah terima jabatan dari Djamari Chaniago di Kemenko Polkam, Senin (5/10).

"Kita sebagai pembina dengan kementerian-kementerian yang terkait, ini menjadi konsentrasi, yang nanti ke depan akan kita tempuh kegiatan-kegiatan ini dengan secara maksimal," imbuhnya.

Selain itu, ia mengatakan Presiden juga meminta agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan atau kegiatan ilegal di Tanah Air.

"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar dituntaskan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan sehingga Asta Cita ke depan ini akan semakin cepat terwujud, ini yang ke depan akan menjadi target kita," tuturnya.

Dudung juga menyoroti tren situasi politik buntut adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut salah satu arahan khusus dari Presiden untuk memastikan situasi politik tetap kondusif ke depannya.

"Saya sudah mendapat arahan dari bapak presiden, tentunya agar situasi ke depan semakin kondusif, situasi politik, situasi keamanan," ujarnya kepada wartawan.

Ia lantas mengatakan saat ini situasi politik sedang dipengaruhi oleh gugatan perkara yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kendati demikian, Dudung tidak secara spesifik merincikan gugatan yang sedang berjalan di MK tersebut. Hanya saja, ia menyebut saat ini pemerintah juga masih menunggu putusan dari Majelis Hakim Konstitusi.

"Tentang situasi politik, kita lihat di media saat ini sedang tren, kita (akan) sikapi bagaimana keputusan dari Majelis Konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat," jelasnya.

Dudung memastikan pemerintah akan menghormati dan menjunjung tinggi apapun putusan MK. Oleh karenanya, ia mengimbau agar masyarakat tidak membuat persepsi sebelum hakim mengambil keputusan.

"Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapapun yang melaksanakan tugas, baik di MK atau dimanapun, supremasi hukum ditegakkan," tuturnya.