Doli DPR Sentil Jabatan Komisaris Hasyim Eks KPU di BUMN

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung soroti jabatan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sebagai Komisaris PTPN I di tengah polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Doli ke awak media di tengah dugaan 'pasal selundupan' dalam Peraturan KPU (KPU) yang diduga mempermudah langkah Gibran jadi calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Doli mempertanyakan posisi Hasyim sebagai Komisaris Independen di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I. Padahal, menurut Doli, Hasyim tak memiliki latar belakang di bidang perkebunan.

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya berkaitan dengan soal perkebunan, dia harus jelaskan itu." Kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (12/10).

Sindiran itu dilayangkan Doli merespons kritik Hasyim soal dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal itu belakangan menuai sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dan dianggap sengaja disiapkan untuk meloloskan syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Sebagai mantan Ketua KPU yang ikut merumuskan PKPU tersebut, Hasyim membantah pihaknya telah secara diam-diam memasukkan Pasal 18 ayat 3 PKPU. Dia pun meminta agar semua pihak tak bersikap munafik.

"Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," ujar Hasyim.

Doli mengungkapkan kegeramannya atas pernyataan Hasyim karena dinilai terlalu personal. Dia pun menduga jabatan komisaris yang diemban sebagai Hasyim saat ini adalah hadiah.

"Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia itu dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa?" kata Doli.

Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Hasyim maupun PTPN dan Kementerian BUMN soal jabatan komisaris yang disinggung Doli.