Anggota Akui PSSI Transparan di Kongres

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Kalimantan Timur, Yunus Nusi, mengakui PSSI selalu membuka laporan keuangan kepada anggotanya saat kongres. Namun, Yunus siap mendesak PSSI untuk mengubah tradisi dan transparan ke publik.

Pilihan Redaksi FDSI: Semoga PSSI Tak Anggap Kami Sebagai Musuh PSSI Ungkap Alasan Enggan Buka Laporan Keuangan FDSI: Jika PSSI Transparan, Tidak Perlu Sidang KIP Ketua PSSI Klaim tak Tutupi Keuangan

PSSI sedang didesak untuk melakukan transparansi laporan keuangan ke publik menyusul keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan gugatan Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI), Senin (8/12).

Keputusan KIP tidak digubris PSSI. Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan, berdalih pihaknya hanya wajib mengungkapkan laporan keuangan kepada anggota asosiasi di kongres.

"Ya, setiap kongres, PSSI selalu mempublikasikan laporan keuangan melalui sekjen," ujar Yunus membenarkan pernyataan Aristo saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (9/12).

Yunus mengatakan, selama ini tidak pernah ada protes dari anggota mengenai laporan keuangan yang diberikan PSSI saat kongres.

Yunus bisa memahami keinginan FDSI agar PSSI lebih transparan dalam laporan keuangan. Yunus mengaku siap memperjuangkan suara-suara suporter seperti yang ditunjukkan FDSI.

"Jika ada LSM yang menginginkan PSSI lebih transparan, saya pasti akan perjuangkan. Saya cukup keras kepada PSSI, tapi untuk saat ini kita harus mengikuti statuta," ucap Yunus.

Cari tambahan

Ketua Asprov DKI Jakarta, Gusti Randa, juga memastikan PSSI selalu membuka laporan keuangan kepda anggotanya saat kongres.

Menurut Gusti, tidak pernah ada masalah saat PSSI menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan PSSI. Gusti juga menjelaskan bagaimana PSSI harus mencari kekurangan dana untuk membiayai semua kegiatan persepakbolaan di Indonesia.

"Uang dari pemerintah itu sangat kurang. PSSI harus mencari tambahannya sendiri."

Tambahan tersebut, menurut Gusti, juga diperoleh dari iuran tahunan Asprov. "Untuk profesional sebesar Rp10 juta per tahun. Sedangkan untuk amatir, diserahkan ke masing-masing daerah. Paling tinggi Rp1 juta per tahun," kata Gusti.

Gusti juga mengapresiasi pengurus PSSI yang dikatakannya juga turut menaruh uang pribadi demi kegiatan sepak bola. Terkait tuntutan transparansi keuangan PSSI, Gusti menilai hal itu wajar adanya.

Sebagai bagian dari KONI, PSSI diakui Gusti juga menerima uang dari pemerintah. "Uang pemerintah itu uang rakyat, maka rakyat perlu tahu," ucapnya.

Gusti juga mengingatkan bahwa PSSI bagian dari FIFA dan mendapat dana dari otoritas sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Ada peraturan FIFA yang harus dijalankan.

"Jadi kalau mau dibuka, ya uang yang dari pemerintah saja. Tak wajib secara keseluruhan," katanya menegaskan.