Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian SIWO PWI Pusat, Gungde Ariwangsa, merasakan kejanggalan dari proses pemecatan Icuk Sugiarto dari kursi Ketua Umum PBSI DKI Jakarta.
Permasalahan ini bermula dari terpilihnya Arifin Wiguna sebagai Ketua Umum Pengurus Kota (Pengkot) Jakarta Timur melalui Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub). Icuk lalu menganggap pelaksanaan Muskotlub tidak sah sehingga keputusan yang dihasilkan pun dianggap tidak legal.
Menurut Gungde, Icuk seharusnya diberikan kesempatan untuk membela diri. "Kalau salah tentu ada hak banding dari orang yang bersalah.
Nah, jangankan Pak Icuk yang membela Indonesia, koruptor pun sekarang diberikan hak membela diri."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini putra bangsa ditekan terus. Ada apa dengan PBSI? Oleh karena itu, saya melihat sudah seharusnya Menteri Pemuda dan Olahraga perlu menyikapinya secara serius."
"Tim sembilan bukan hanya untuk sepak bola. Segera kirim Tim Sembilan ke PBSI," tuturnya kepada para awak media dalam sebuah jumpa pers di Sudirman, Rabu siang (18/3).
Gungde juga mempertanyakan keberadaan Ketua Umum PBSI, Gita Wirjawan, yang saat belakangan ini jarang muncul. "Ini juga menjadi tanda tanya."
"Kami akan coba mengajak Pak Gita untuk berdebat dengan Pak Icuk. SIWO ingin agar masalah ini cepat
clear," katanya.
Dalam sesi jumpa wartawan yang sama, Icuk menjelaskan bahwa permasalahan bermula dari ketidakmauan Pemprov PBSI DKI Jakarta melantik Pemkot PBSI DKI Jakarta Timur. Menurut Icuk, hal ini disebabkan Jakarta Timur masih memiliki Pemkot yang sah dan diakui oleh KONI dan pemerintah Jakarta Timur.
"Melihat ADRT PBSI pasal 24 ayat 3, Pemprov, Pemkot, dan PB itu menjadi anggota PBSI dan KONI, sehingga seluruhnya sudah diatur dalam ADRT PBSI dan KONI."
"Alhamdulillah permasalahan ini mendapat sorotan yang tajam khususnya dari KONI DKI yang sudah melahirkan sebuah surat kajian dan dilayangkan kepada PB PBSI untuk meminta saya tidak dipecat."
"Saya juga berharap Bapak Menpora memberikan empati," ucap Icuk.
Icuk juga menyampaikan, seandainya surat-surat yang dilayangkan KONI DKI ke PP PBSI tidak dievaluasi, maka ia akan mempersiapkan pada proses selanjutnya.
"Hari Jumat (20/3) ini saya dipanggil untuk melakukan pembelaan. Mereka ingin seolah-olah terlihat mematuhi ADRT tapi sebenarnya juga sekaligus melanggar," ucapnya.
(vws)