Athena, CNN Indonesia -- Federasi Sepak Bola Yunani (EPO) bisa menerima hukuman larangan bertanding di turnamen level internasional setelah pemerintah Yunani merancang peraturan olahraga baru, yang dianggap sebagai tindakan intervensi oleh FIFA dan UEFA.
Setelah berbagai tindak kekerasan antarsuporter di stadion sering kali berulang, pemerintah Yunani telah merancang beberapa peraturan baru untuk mencegah dan menindak kekerasan di ajang olahraga.
FIFA dan UEFA memiliki peraturan ketat untuk melindungi kemerdekaan anggota federasi dalam mengatur urusan internal mereka sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FIFA dan UEFA pun telah mengirim surat kepada presiden EOP, Giorgos Girtzikis, untuk memperingatkan bahwa "mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menginformasikan kasus tersebut kepada badan yang relevan yang bisa memberikan sanksi, termasuk memberi pelarangan bertanding kepada Federasi Sepak Bola Yunani (EPO)."
Peraturan untuk mencegah tindak kekerasan itu semula akan ditinjau oleh Komite Urusan Kebudayaan pada 27-30 April, lalu didiskusikan di parlemen pada 4-5 Mei.
Stavros Kontonis, Deputi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Urusan Agama, mengkritik FIFA dan UEFA dengan menggunakan kata-kata yang cukup keras. Ia menuduh kedua otoritas sepak bola internasional itu hanya menunjukkan sedikit kepedulian dalam menghentikan masalahan kekerasan yang telah tiga kali menyebabkan pertandingan di Yunani dihentikan.
"Tampaknya mereka tidak tertarik untuk menghentikan wabah jahat di sepak bola Yunani. namun mencari cara untuk menyerang konstitusi Yunani dan rakyat Yunani, terutama para penggemar sepak bola, yang selama ini harus menghadapi situasi yang penuh dengan korupsi dan kebusukan -- sesuatu hal yang sedang coba diubah pemerintah," kata Kontonis.
Kontonis juga telah mengundang FIFA dan UEFA ke Athena, sebelum dilaksanakan diskusi selama tiga hari untuk membicarakan peraturan tersebut.
"Kami harap kedua Federasi memahami masalah serius di sepak bola Yunani yang telah terakumulasi selama beberapa waktu tersebut, sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam proses konsolidasi, demokratisasi, dan transparansi," katanya.
(vws)