Gugatan Diterima, PSSI Minta Kemenpora Patuhi Putusan Sela

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) meminta pemerintah dan semua pihak menghormati dan mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatannya.

Pilihan Redaksi Wapres JK: Menpora Akan Cabut Surat Pembekuan PSSI Wapres JK: Tim Transisi Tidak Dibubarkan Menpora: Presiden Serahkan Langkah pada Kami

Dengan putusan sela ini, Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan mengatakan bahwa PSSI kembali memiliki marwahnya sebagai organisasi yang mengatur sepak bola di Indonesia. "Saat ini posisinya PSSI kembali seperti saat sebelum ada SK (Surat Keputusan) dari menpora tersebut," kata Aristo saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (25/5) malam.

Lebih jauh Aristo menekankan bahwa segala hal yang bersumber pada SK tersebut, termasuk soal pembekuan PSSI dan keberadaan tim transisi. "Kami harus memastikan pemerintah tahu dan menaati putusan ini."

Beberapa konsekuensi munculnya putusan sela ini, menurut Aristo, harus dipatuhi semua pihak. Di antaranya adalah PSSI bersama PT Liga berhak melanjutkan kompetisi dengan jumlah peserta 18 klub.

Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah juga tidak boleh melarang aparat memberi izin pertandingan. "Misalnya meminta polisi tidak mengeluarkan izin pertandingan. Itu tidak boleh."

Terkait kompetisi, Aristo memastikan PSSI akan secepatnya berkoordinasi dengan PT Liga untuk kembali menyelenggarakannya.

Aristo mempersilakan jika kemenpora mengatakan akan terus menjalani proses hukum lanjutan. "Benar nantinya akan ada putusan final, tapi itu waktunya masih lama. masih ada proses duplik dan lain-lain. Dan selama menunggu, putusan sela inilah yang berlaku," kata Aristo menegaskan.

Sebelumnya, majelis hakim memutuskan menunda keberlakuan surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 terkait pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam putusan sela gugatan yang dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Senin (25/5).

"Menetapkan, satu, mengabulkan permohonan penggugat. Dua, meminta tergugat untuk menunda sementara keberlakuan SK Menpora Nomor 01307 tanggal 17 April 2015," kata Hakim Ketua Ujang Abdullah, saat membacakan putusan sela.

Hakim memutuskan mempertimbangkan fakta mengenai berhentinya kompetisi sepak bola seperti ISL, Divisi Utama, Divisi Satu, dan seterusnya, akan mengakibatkan kerugian besar terhadap PSSI dan PT Liga Indonesia.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan kelangsungan ekonomi pemain, pelatih, ofisial, wasit, dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan pertandingan sepak bola bisa terhenti. "Pemain, pelatih, wasit akan kehilangan finansial, begitu juga masyarakat yang hidup di sepak bola." (vri)