Kemenpora: ISL Harus Tetap 16 Klub

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menerima gugatan PSSI. Namun, Kemenpora tetap menganggap kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) hanya bisa diikuti 16 tim.

Pilihan Redaksi Menpora: Presiden Serahkan Langkah pada Kami Gugatan Diterima, PSSI Minta Kemenpora Patuhi Putusan Sela KONI Minta DPR Revisi UU SKN

Dalam putusan sela, Senin (25/5), pengadilan menerima gugatan PSSI terhadap SK Menpora mengenai pembekuan PSSI pada 17 April 2015 lalu.

Dengan adanya keputusan sela ini, Gatot menjelaskan PSSI boleh beraktivitas hingga keputusan final pengadilan muncul. Selain itu, Tim Transisi bentukan Kemenpora juga tidak diperkenankan mengusik PSSI.

"Tentunya kami menghormati putusan sela PTUN. Selama ini kami mendidik untuk mematuhi, masak kami tidak mematuhi putusan itu. Tapi, itu belum putusan inkrah," ucap Gatot kepada CNN Indonesia.

Dengan adanya putusan sela tersebut, maka PSSI boleh kembali menjalankan kompetisi. Gatot mengklaim, PSSI hanya boleh menjalankan kompetisi ISL dengan 16 klub, minus Arema Cronus dan Persebaya Surabaya yang tidak mendapat rekomendasi BOPI.

"Tetap harus dengan 16 klub, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BOPI. Tidak bisa 18 klub," ucap Gatot.

Sebelumnya, Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, mengklaim pihaknya bisa menggelar kompetisi dengan 18 klub menyusul keluarnya putusan sela PTUN.

Opsi Ketiga

Terkait pertemuan Menpora dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla siang tadi, Gatot mengatakan opsi ketiga adalah yang masuk akal untuk dilakukan.

Dalam pertemuan siang tadi, Menpora mengutarakan tiga opsi untuk mengatasi permasalahan PSSI. Opsi yang pertama, pembekuan terhadap PSSI tetap berlaku. Opsi kedua adalah mencabut pembekuan, dan terakhir merevisi isi SK pembekuan.

"Hingga kini belum ada keputusan, tapi yang masuk akal adalah opsi ketiga. SK pembekuan dilakukan revisi, dengan Tim Transisi tetap melakukan pengawasan," ujar Gatot. (har/har)