Refly Harun: Jangan Takuti Indonesia dengan Sanksi FIFA

Vetriciawizach, CNN Indonesia | Jumat, 29/05/2015 21:18 WIB
Refly Harun: Jangan Takuti Indonesia dengan Sanksi FIFA FIFA sempat mengirimkan surat kepada Indonesia bahwa jika tenggat waktu penyelesaian konflik pada 29 Mei tidak dipenuhi, maka masalah Indonesia akan dirujuk pada badan yang berwenang memberikan sanksi. (REUTERS/Ruben Sprich)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai bahwa ancaman sanksi FIFA adalah risiko yang harus diambil untuk membenahi persepakbolaan Indonesia dan tidak perlu ditakuti terutama karena kompetisi dalam negeri masih bisa berjalan.

"Selalu dibayang-bayangi begitu, bahwa kalau mengambil tindakan kita akan rugi," kata Refly saat ditemui CNN Indonesia pada Jumat (29/5).

"Padahal, kalau mau melihat, apa yang sudah diberikan sepak bola ini? Prestasinya tidak ada, kompetisinya acak-acakan, pemain tidak benar dibayar bahkan ada yang sampai meninggal."


"Apa enaknya nonton sepak bola yang seperti itu?"

Refly pun berpendapat, sebenarnya sanksi FIFA bukanlah sebuah "sanksi", namun sebuah alat untuk mengingatkan agar negara tidak ikut campur, terutama ketika dalam masyarakat sepak bola sudah tercipta kondisi yang positif.

"Intervensi yang dilarang itu ketika pemerintah ingin turut campur karena ingin mencicipi keuntungan yang besar dalam sepak bola," ujar Refly sembari mengingatkan bahwa yang terjadi dalam kasus Indonesia berbeda dan jauh dari kata positif.

Pengamat politik itu mengatakan, saat ini ada empat hal yang harus dibenahi dalam sepak bola Indonesia, yaitu mafia sepak bola, pengaturan skor pertandingan, suap, dan pencucian uang.

"Negara tidak boleh membiarkan prilaku yang seperti itu dan harus melakukan intervensi. Jika tidak, maka negara tidak hadir untuk melindungi masyarakat sepak bola."  

Prihal tenggat waktu yang diberikan oleh FIFA kepada Indonesia untuk menyelesaikan seluruh kisruh, yaitu 29 Mei, Refly juga menyatakan bahwa sanksi FIFA tidak akan menghalangi Indonesia untuk menggelar kompetisi, meski nantinya memang tidak diakui FIFA.

Ia juga berpendapat bahwa argumentasi kompetisi harus tetap dijalankan karena sepak bola adakah sumber penghasilan banyak orang, mulai dari pemain, pelatih, hingga pedagang asongan, adalah argumentasi yang sering digunakan untuk menimbulkan tekanan ketika dalam proses negosiasi.

"Lalu bagaimana dengan ekonomi masyarakat? Sudahlah, orang indonesia bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak ada pertandingan, akan ada (sumber penghasilan) yang lain," kata Refly.  

Meski demikian, Refly juga mewanti-wanti bahwa langkah-langkah Menteri Pemuda dan Olahraga harus demi tujuan untuk memperbaiki persepakbolaan nasional, dan bukan karena kepentingan politis atau karena telah menyiapkan "sponsor" lain di belakang.

Ia juga menyatakan, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah pembenahan sistem.

"Langkah-langkah juga harus dihitung sesuai dengan kemampuan dan jangan terlalu banyak pengen ini itu. Prioritas pertama adalah membangun tata kelola klub dan juga mengaudit pengurus-pengurus sepak bola. Yang tidak auditable tinggalkan saja."

"Kalau kompetisi kan bisa digelar kapan pun. Sekarang, persoalannya adalah bagaimana menumbangkan mafia-mafia yang sudah mencari penghidupan dari sepak bola," kata Refly. (vws)