Pemerintah: Sanksi PSSI Belum Tentu Dicabut

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana pencabutan sanksi pembekuan PSSI masih menjadi 'bola liar'. Hukuman administrastif terhadap induk organisasi sepak bola Tanah Air itu belum tentu dicabut jika tidak lulus kajian Kementrian Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Demikian disampaikan tim komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit, dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (25/2). Menurutnya, Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu kepada Menpora Imam Nahrawi untuk mengkaji lebih dalam soal kemungkinan pencabutan sanksi PSSI.

Pilihan Redaksi Kemenpora Tentukan Nasib PSSI Dua Hari ke Depan Kemenpora Cabut Pembekuan PSSI dengan Syarat 'Pencabutan Sanksi PSSI, 51 Banding 49'

Hasil kajian itu nantinya wajib dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam 1-2 hari setelah pertemuan dengan Menpora dan Ketua Tim Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar, Rabu (24/2).

"Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk melakukan pengkajian pencabutan pembekuan PSSI," tulis Sukardi dalam pernyataan resminya, Kamis (25/2).

Lihat juga: Nasib Indonesia Baru Dibahas di Kongres FIFA Mei Nanti

Seperti diketahui, pemerintah melalui Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan menyatakan, PSSI Tidak Diakui sejak 17 April 2015.

Sanksi ini dijatuhkan setelah PSSI dianggap tidak mematuhi sejumlah peringatan yang disampaikan pemerintah.

Lihat juga: Agum Gumelar Tunggu Iktikad Baik Kemenpora

Pernyataan Sukardi dibenarkan oleh juru bicara Kemenpora Gatot Dewabroto. "Kami masih mengkaji 7 opsi dan akan menyampaikannya kepada Presiden. Semuanya bersyarat dan bertahap. Kami harap semua bersabar. Reformasi sepak bola ini memerlukan kesabaran agar berhasil," ujarnya.

Gatot menegaskan bahwa muara dari semua reformasi ini adalah good governance dan prestasi internasional. "Bapak Presiden sudah menekankan bahwa prestasi menjadi bagian yang tak terpisahkan."

Wajib Penuhi Persyaratan

Sebelumnya, Menpora menegaskan pencabutan sanksi hanya akan dilaksanakan jika PSSI mau memenuhi persyaratan yang diajukan.

"Kalau dicabut harus tetap ada persyaratan reformasi harus ditegakkan dan dijalankan. Ke depan reformasi harus tetap berjalan. Akuntabilitas harus ditegakkan. Pemerintah seperti yang dibilang Pak Agum ada di bagian yang tak terpisahkan, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI," ujar Imam.

Salah satu syarat yang diisyaratkan Imam adalah PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari kepengurusan baru. Selain itu Imam juga menginginkan kompetisi yang bersih.

"KLB adalah solusi. Akuntabilitas adalah sebelum liga harus jelas dengan kontrak pemain, pelatih, dan sebagainya. Tidak boleh ada lagi tunggakan gaji pemain dan tak boleh lagi pemain disia-siakan karena ini kebutuhan mereka," ucap Imam.

Lihat juga: CAS Tolak Permintaan Penundaan KLB FIFA

Menpora juga menginginkan transparansi keuangan menyangkut pembagian keuntungan untuk klub dan operator kompetisi.

Sementara Agum menilai permintaan KLB yang diinginkan pihak Kemenpora siap dilakukan PSSI, selama berada di jalur Statuta FIFA. "Kalau KLB, selama itu dalam jalur Statuta FIFA tidak masalah. Namun, harus sesuai dengan jalur itu," ucap Agum. (jun)