Jakarta, CNN Indonesia -- Di saat mayoritas klub sepak bola Indonesia mendukung pencabutan sanksi terhadap PSSI, sebanyak tujuh klub justru menentang.
Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Klub Sepak bola Indonesia (AKSI) mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menunda rencana pencabutan SK Pembekuan PSSI.
Tujuh klub yang tergabung dalam AKSI tersebut antara lain, Persebaya Surabaya 1927, Arema Indonesia, Persema Malang, Lampung FC, Persibo Bojonegoro, Persewangi Banyuwangi, dan Persipasi Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan kepada Kemenpora dan BOPI, mereka meminta kejelasan status sebelum pembekuan dicabut.
"Kami mohon pembekuan jangan dulu dicabut sebelum status kami jelas, badan hukum diperhatikan secara legal," kata CEO Persema Malang Didied Affandy di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (10/5).
"Sebetulnya kami tidak menginginkan penundaan. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa ada beberapa klub ketika pembekuan tersebut dicabut, kepentingannya belum ditampung pemerintah dengan baik."
Dalam pernyataan sikap bersama, AKSI berpendapat reformasi total terhadap tata kelola sepak bola nasional adalah sebuah keharusan yang wajib dituntaskan sungguh-sungguh tanpa kompromi.
Selain itu, AKSI juga mendukung pemerintah untuk mengawal dan mengawasi Kongres Luar Biasa PSSI pada 2016 agar berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Kami juga mendorong terbentuknya PSSI yang bersih, sehat, kuat, dan mandiri," ucap Didied.
Wewenang PemerintahJuru bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyambut baik pernyataan sikap AKSI. Namun, keputusan pencabutan pembekuan menjadi kewenangan mutlak pemerintah.
"Karena kalau mengakomodasi kepentingan tidak akan selesai-selesai. Apalagi Pak Presiden sudah mengatakan masalah PSSI harus sudah tuntas sebelum Kongres FIFA," ujar Gatot.
Kemenpora, lanjut Gatot, berada di posisi dilematis. Namun, setiap kebijakan publik tidak akan memuaskan seluruh pihak. "Kami berada di antara pro dan kontra, tapi harus mengambil sikap," ucap Gatot.
(jun)