PSSI Buka Peluang Kerjasama dengan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan mengungkapkan pihaknya siap bekerjasama dengan lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) demi mengawal tata kelola sepak bola nasional.

Pilihan Redaksi Menpora Minta Jangan Sia-siakan Pencabutan Sanksi FIFA The Jakmania: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Suporter Tewas Lima Program Kerja PSSI Setelah Lepas dari Sanksi

Proses kerjasama dengan pemerintah akan menjadi salah satu program kerja yang dilaksanakan PSSI merujuk anjuran FIFA, yang meminta otoritas sepak bola nasional itu menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Kami terbuka menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, termasuk dengan KPK jika diperlukan. Yang penting ada kesepakatan bersama, terkait batasan yang boleh dilakukan pemerintah dan yang tidak," kata Hinca di Kantor PSSI, Jakarta, Senin (16/5).

Pernyataan Hinca berbanding terbalik dengan paradigma PSSI yang sebelumnya enggan melakukan transparansi keuangan. Dengan berlindung di balik organisasi nonpemerintah, selama ini PSSI kerap membatasi keinginan pemerintah yang ingin memberlakukan proses transparansi keuangan ke publik.

PSSI praktis mulai aktif bekerja setelah pencabutan sanksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang diikuti dengan penghapusan suspensi dari FIFA.

Sebanyak lima program kerja sudah disusun untuk menghidupkan kembali roda organisasi yang sempat vakum selama satu tahun terakhir. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenpora dan Presiden RI Joko Widodo.

Hinca berharap pihaknya bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk membenahi tata kelola sepak bola nasional yang menjadi cita-cita masyarakat.

Akui APPI

PSSI juga berjanji akan memperbaiki hubungan dengan Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) seperti yang dilakukan federasi sepak bola di negara lain.

Selama ini, APPI belum mendapat pengakuan resmi dari PSSI. Bahkan, induk organisasi sepak bola Indonesia itu sempat mengakui Asosiasi Pemain Sepakbola Nasional Indonesia (APSNI).

Kedua organisasi pemain sempat berencana dileburkan pada November 2015. Namun, gagasan ini urung terlaksana setelah Kemenpora melayangkan SK Pembekuan PSSI yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

APPI selama ini jauh lebih vokal dalam mengkritisi kebijakan klub yang terkesan dibiarkan PSSI. Meski tidak diakui federasinya sendiri, APPI justru lebih dulu diakui oleh FIFPro yang berafiliasi langsung kepada FIFA.

"Kami juga akan mengevaluasi hubungan dengan APPI. Membangun standar kontrak baru yang bisa melindungi kepentingan pemain dan memastikan adanya asuransi," ujar Hinca. (har)