Moeldoko Tak Permasalahkan Lokasi KLB PSSI

Jakarta, CNN Indonesia -- Lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tidak menjadi masalah bagi salah satu calon ketua umum PSSI, Moeldoko. Mantan panglima TNI mendukung di manapun tempat lokasi kongres selama masih berada di wilayah Indonesia.

Pilihan Redaksi PSSI Belum Terima Surat Kemenpora Terkait Lokasi KLB Menpora: Timnas U-19 Jangan Patah Semangat Moeldoko Kritik Hubungan PSSI dengan Kemenpora

PSSI sudah menentukan Makassar menjadi tuan rumah KLB PSSI pada 17 Oktober mendatang. Namun, keputusan tersebut mendapat pertentangan dari Kemenpora, yang menginginkan KLB digelar di Yogyakarta.

Moeldoko tak ingin ambil pusing soal lokasi pemilihan KLB yang agenda utamanya adalah pemilihan anggota komite eksekutif (Exco) PSSI, termasuk ketua umum.

"Sepanjang itu dilaksanakan di wilayah NKRI, tidak masalah. Yang saya tidak mau, di Papua Nugini. Di manapun (tempatnya), bisa dilaksanakan. Saya mengikui panitia saja. Saya tidak dapat menjustifikasi di mana tempat kongres yang terbaik," ujar Moeldoko.

Moeldoko maju dalam bursa pemilihan ketua umum PSSI periode 2016-2020 bersama tujuh calon lainnya yakni Edy Rahmayadi, Benhard Limbong, Djohar Arifin Husin, Eddy Rumpoko, Tonny Aprilani, Erwin Aksa dan Kurniawan Dwi Yulianto.

Moeldoko yakin tempat kongres tak akan mempengaruhi jumlah dukungan yang telah ia miliki. "Tempat tidak akan mempengaruhi voters. Tidak. Kami yakin saja," ujarnya.

"Saya maju sebagai ketum sudah dihutung dukungannya, dikalkulasi semuanya. Sudah dikalkulasi. Dari tujuh kompetitor tidak ada yang berat dan ringan. Menurut saya semuanya masih memiliki peluang untuk menang."

Salah satu janji Moeldoko jika terpilih sebagai Ketum PSSI adalah menghapus segala bentuk praktek pengaturan skor. Pria 59 tahun itu juga memastikan sepak bola akan bebas dari dunia politik jika dirinya terpilih.

"Tidak ada lagi isu mengenai pengaturan skor dan lain-lain. Itu racun buat saya. Dari sisi administrasi, segala sesuatunya mendatang di PSSI harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, agar dari sisi akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan," tegas Moeldoko.

"Politik akan menghancurkan secara terstruktur organisasi itu, haram betul hukumnya. Sepanjang politik masih mendominasi, itulah yang akan memunculkan persoalan baru sehingga PSSI jauh dari prestasi," sambungnya.

(har/kid)