Polemik Hasil Tes Doping PON 2016 yang Terkendala LADI

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil tes doping atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 hingga saat ini belum bisa dikirim dari India. Alasannya adalah akibat dari status Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang masih belum jelas.

Demikian diungkap Sekretaris Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Ahmad Hadadi. Untuk mengatasi hal tersebut, kata Hadadi, saat ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait.

Pilihan Redaksi Dua Belas Atlet PON Diduga Doping, KONI Tunggu Hasil Autentik Menpora Kukuhkan Kasatlak Prima dan Lembaga Anti Doping

"Sampai saat ini belum ada hasil dari India. Bahkan sekarang LADI yang dipersoalkan," kata Hadadi dalam perbincangan telepon dengan CNNIndonesia.com, Selasa (20/12).

"Saat ini kami terus melakukan pendekatan ke WADA (Lembaga Anti Doping Dunia) dan Lembaga Anti Doping ASEAN di Singapura."

Hadadi menerangkan pihak anti-doping di India tidak mau memberikan data asli hasil tes doping para atlet di PON 2016 yang digelar di Jawa Barat tersebut sebelum permasalahan LADI selesai.

Hal itu sendiri ditegaskan pihak India karena mengacu pada aturan WADA, yakni pemberian data hasil tes doping harus melalui lembaga anti-doping di negara bersangkutan.

Di satu sisi, ujar Hadadi, kontrak kerja sama antara Indonesia melalui Panitia Besar PON (PB PON) dengan pihak India terkait pengerjaan analisis data doping sudah jelas. Termasuk di antaranya adalah rincian biaya yang dibutuhkan.

"Kami sudah konsultasi ke Kemenpora dan pihak-pihak yang punya kompetensi, seperti perwakilan LADI dan KONI Pusat karena kami sebagai panitia pelaksana tidak bisa mengutus orang untuk menyelesaikan ini," ujar Hadadi.

Dari sekitar 473 sampel urine yang dikirim ke Laboratorium Anti Doping Nasional India di New Delhi, dalam laporannya 12 sampel urine atlet peraih medali PON 2016 Jawa Barat yang terindikasi positif doping.

Namun, atas hal tersebut, Hadadi mengatakan pihaknya belum bisa mengamini hal tersebut sampai ada hasil resmi yang dikirim dari India kepada PB PON.

"Menpora yang punya regulasi atas LADI. Konsekuensinya atlet yang kena doping seperti apa itu ada di kebijakan Menpora. Apalagi, sekarang provinsi lain sudah mulai banyak tanya," sambung Hadadi.

Lain Jawaban Kemenpora

Dihubungi secara terpisah, Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto memberikan pernyataan yang berbeda dengan Hadadi terkait LADI. Tapi, Gatot membenarkan mengenai kedatangan perwakilan dari PB PON ke pihaknya untuk membahas mengenai lembaga anti-doping.

Tindak lanjutnya, sambung Gatot, pihaknya pun telah membentuk Dewan Disiplin Anti Doping yang akan menindaklanjuti analisa sampel doping. Pembentukan dewan itu sendiri, lanjut Gatot, karena ada surat dari Ketua Harian PB PON Iwa Karniwa pada 13 Desember silam.

"Intinya meminta Kemenpora membentuk Dewan Disipin Anti Doping untuk menyelesaikan masalah 12 atlet yang diduga doping di PON 2016 lalu," ujar Gatot. "Kami juga sudah koordinasi dengan LADI dan mereka tidak ada masalah."

Menanggapi pernyataan Hadadi mengenai keberadaan LADI yang dipermasalahkan laborotarium analisis doping India, Gatot menerangkan untuk sementara fungsi LADI diambil alih Kemenpora.

"Memang hasilnya tidak bisa dikirim karena India butuh waktu untuk mengirim [hasil], kan tidak cuma Indonesia saja yang diurus... Kami juga sudah berkomunikasi dengan WADA," tukas Gatot.

"Saya kirim surat ke WADA untuk bilang agar mempercepat pengiriman hasil tes doping atlet PON...Mereka [WADA] juga sudah jawab. Katanya sambil menunggu India mengirim, kami bentuk dulu Dewan Disiplin Anti Doping."

Adapun untuk sosok-sosok yang mengisi dewan tersebut, Gatot menyatakan masih menunggu disposisi dari Menpora Imam Nahrawi. (kid/har)